Selasa (29/11) bertempat di aula Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan digelar workshop permasalahan hukum yang bertujuan meningkatkan pemahaman hukum yang berkaitan dengan penugasan pengawasan oleh BPKP. Dengan pemahaman yang memadai diharapkan seluruh insan BPKP Kalsel dapat meminimalisasi risiko dalam penugasan pengawasan. Workshop yang menghadirkan nara sumber Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP Syaifudin Tagamal dan Kepala Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum Muslihuddin dibuka secara resmi oleh kepala BPKP Kalimantan Selatan Muhammad Masykur.
Baca selengkapnya..Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan,Muhammad Masykur menyampaikan hal tersebut di hadapan Bupati Banjar, dalam rangka koordinasi ke Kabupaten Banjar untuk menyampaikan salam perkenalan kepada Bupati Banjar dan jajarannya dan sekaligus menyampaikan komitmen BPKP dalam melakukan pengawalan akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar dengan perbaikan tata kelola dan system informasi yang handal. Martapura (22/11/2016)
Baca selengkapnya..Penandatangan Surat Perjanjian BMN Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan yang digunakan sementara oleh ORI
Baca selengkapnya..Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala BPKP Kalimantan Selatan,Muhammad Masykur kepada Wakil Bupati Kotabaru,Burhanuddin, Rabu (16/11) dalam rangkaian kunjungan koordinasi ke Kabupaten Kotabaru. Kunjungan kedinasan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Kepala BPKP Kalimantan Selatan di Kabupaten Kotabaru yang sekaligus mengkoordinasikan audit atas proyek kelistrikan.
Baca selengkapnya..Pada Hari Kamis,10 Nopember 2016, tepat pukul 20.00 WITA, bertempat di Hotel Aston Banua Banjarmasin, dilangsungkan pembukaan acara Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) bagi aparat desa se-Kabupaten Tapin. Acara diikuti oleh sekitar 260 peserta dari 126 desa, kecamatan, inspektorat dan staf Bidang Pemdes BPMPD Kabupaten Tapin. Acara ini diawali dengan sambutan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya Kepala Perwakilan menyampaikan ucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Pemerintah Kabupaten Tapin yang telah menggandeng BPKP Kalsel untuk memberikan pelatihan SISKEUDES. Tantangan yang dihadapi desa semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah uang yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Jumlah uang yang dikelola oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin sekarang ini mencapai Rp1,033 milyar dan Rp1,6 milyar yang tertinggi. Untuk itu Kaper BPKP Kalsel berpesan agar aparat desa melakukan pengelolaan keuangan desa secara tertib dan akuntabel agar uang yang sudah dikucurkan pemerintah ke desa dapat bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di desa.
Baca selengkapnya..TENTANG KAMI |
VISI, MISI, NILAI, MOTTO |
STRUKTUR ORGANISASI |
SUMBER DAYA MANUSIA |
TUGAS dan FUNGSI |
SEJARAH |
WILAYAH KERJA |
PENGANTAR KEPALA PERWAKILAN |
PRODUK DAN LAYANAN |
DOKUMEN PUBLIK |
LAPORAN KEUANGAN |
LAPORAN KINERJA |
RENCANA STRATEGIS |
PERJANJIAN KINERJA |
RENCANA AKSI |
RENCANA UMUM PENGADAAN |
INFORMASI TERKAIT KALSEL |
Kuliner Kalimantan Selatan |
PENGHARGAAN UNTUK BPKP KALSEL TAHUN 2023
PENGHARGAAN UNTUK BPKP KALSEL TAHUN 2022