Demi menjaga ketersediaan minyak goreng curah di masyarakat, Pemerintah mengambil kebijakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) dengan harga pemenuhan dalam negeri (DPO) dalam Program Minyak Goreng Curah Rakyat, atas perintah Presiden, BPKP diminta untuk ikut terlibat untuk mengawal kebijakan tersebut. Dengan sinergi yg baik dengan Kementerian Koordinator dan Kementerian Teknis, BPKP diharapkan tujuan Pemerintah dapat tercapai dengan baik.
Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2021 Bidang EnergiSubsidi energi terutama subsidi LPG tabung 3 kg dan subsidi listrik pelanggan daya 450 VA belum seluruhnya tepat sasaran yaitu penyalurannya belum memperhatikan data DTKS Kementerian Sosial.
RAKORNIS Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa K/L Triwulan I 2022APIP K/L dapat memberikan early warning dan melakukan pengawasan pelaksanaan penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa dan Tata Kelola P3DN berdasarkan data yang relevan untuk membantu pencapaian tujuan organisasi dan memberi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan dan penetapan kebijakan.
Kesadaran akan nilai penting suatu informasi mungkin adalah hal yang paling mendasari di launching-nya situs bpkp.go.id Deputi Perekonomian. Kesadaran itu sendiri tidaklah bersifat statis namun sangat dinamis, sangat tergantung dengan kedinamisan informasi itu sendiri. Dinamisnya suatu informasi dan kedinamisan kesadaran atas arti penting informasi itulah yang dicoba dijembatani dalam suatu dialog box komunikasi yang dinamakan situs web. Semoga situs web ini menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kualitas informasi dan membangun citra BPKP yang semakin dicintai dan dipercaya oleh para stakeholder BPKP.
Seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Kepala BPKP bahwa BPKP sudah mengembangkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance), yang salah satu tujuan akhirnya adalah terciptanya clean government.
Pencapaian tujuan merupakan hal yang sangat penting, namun serangkaian proses yang berlangsung untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya. Dalam konteks inilah kegiatan-kegiatan di lingkungan Deputi PIP Bidang Perekonomian -- yang dipandang tepat untuk disampaikan kepada para stakeholders – di upload ke dalam media ini.
Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap reposisi dan revitalisasi BPKP yang tercermin dari perubahan atas visi, misi, renstra, serta segenap derivasinya sampai kegiatan. Kegiatan-kegiatan dimaksud sebagian mungkin sudah, sedang, atau akan dilakukan yang kesemuanya disesuaikan dengan perubahan itu. Semua ini potensil menjadi data atau bahkan informasi bagi para pihak.
Fakta di lapangan adalah bahwa suatu informasi dapat bersifat sangat dinamis, dapat saja suatu informasi secara tiba-tiba menjadi usang, atau sebaliknya informasi tertentu yang dapat saja bersifat evergreen. Oleh karena itu, suatu mekanisme tertentu perlu ada, agar semua informasi yang diinformasikan dalam situs web ini tidak menjadi usang, malah sebaliknya merupakan informasi yang valid dan up-to date.
Demikian suatu harapan agar maksud dan tujuan dikembangkan situs web ini dapat tercapai, kiranya Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, selalu melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita.
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
SELAMAT DATANG DI WEBSITE DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN
| PROFIL DEPUTI PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN |
| Visi dan Misi |
| Pengantar Deputi |
| Struktur Organisasi |
| Motto dan Jinggel |
| Sumber Daya Manusia (SDM) |
| PRODUK |
| Audit BLN |
| TIM OPN |
| Audit RDI |
| IPM |
| EP Program 2008 |
| PNBP |
| PKPS BBM |
| Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) |
| Download |
| PP 60 Tahun 2008 |
| INPRES 9 Tahun 2014 |
| PERPRES 192 Tahun 2014 |
| INFORMASI PUBLIK |
| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) |
| Laporan Kinerja (LKj) |
| Perjanjian Kinerja |
| Laporan Kinerja Triwulanan |
| RENSTRA DEPUTI 1 |
| Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2019 |
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Gedung BPKP Lantai VI Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120 Telp. 021-85910031 (hunting) ext:0318 E-mail : deputi1@bpkp.go.id