Beberapa Permasalahan seputar Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan langkah-langkah nyata (strategi) pemecahannya disampaikan oleh Direktur Pengawasan Bidang Pangan Energi dan Sumber Daya Alam BPKP (D102) Ilham Nurhidayat pada acara Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Sumatera Selatan
JAGA PANGAN, JAGA MASA DEPAN: Sinergi APIP dan APH mendukung Sektor PertanianPentingnya sinergi dan kolaborasi antara APIP dan APH dalam rangka bersama mengawal keberhasilan program pembangunan, salah satunya ketahanan pangan terkait pencegahan alih fungsi lahan produktif pertanian
FGD Akuntabilitas Pembentukan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Konsolidasi FiskalFGD ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas terkait dengan tata kelola APBN dan dapat mencermati bagaimana mekanisme dan dinamika dalam rangka menyusun APBN 2023, memahami tentang aspek-aspek ekonomi makro
SELAMAT DATANG DI WEBSITE DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN
Situs web ini sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terbaru dan menarik untuk dibaca oleh stakeholders dan pengguna layanan Deputi 1. Pada dasarnya, situs web juga dapat dijadikan sebagai sarana edukasi atau pembelajaran. Rencana Strategis Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Deputi 1) yang dituangkan dalam Peraturan Deputi Nomor PER-01/D1/05/2020 tanggal 2 September 2020 merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja bagi unit kerja di lingkungan Kedeputian setiap tahunnya.
Kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan penyelarasan capaian kinerja tahun sebelumnya menjadikan adanya perubahan Kebijakan Pengawasan BPKP yang memprioritaskan kegiatan pengawasan tertentu dalam agenda pengawasan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Dengan kata lain, untuk periode tahun 2021, setiap Kedeputian selain melaksanakan kegiatan pengawasan yang mengacu pada target-target Renstra yang dijabarkan ke dalam Perjanjian Kinerja sudah ditetapkan, juga harus melaksanakan kegiatan pengawasan yang mendukung isu prioritas dalam Agenda Prioritas Pengawasan (APP), tidak terkecuali Deputi 1. Kegiatan APP tersebut dimaksud juga diharapkan dapat mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap unit kinerja di lingkungan BPKP.
Dengan telah disusunnya Kebijakan Pengawasan lebih awal pada tahun 2022, seluruh jajaran pada Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, K/L mitra, maupun segenap pemangku kepentingan lainnya dapat berkomitmen, bekerja keras dengan mengedepankan pencapaian target-target yang sudah ditetapkan dan mengimplementasikan program-program kerja pengawasan yang efektif beserta rencana-rencana tindak mengingat target mendatang yang perlu dicapai semakin berat dan membutuhkan perhatian penuh.
Demikian suatu harapan agar maksud dan tujuan dikembangkan situs web ini dapat tercapai, kiranya Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, selalu melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita.
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
| PROFIL DEPUTI PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN |
| Visi dan Misi |
| Pengantar Deputi |
| Struktur Organisasi |
| Motto dan Jinggel |
| Sumber Daya Manusia (SDM) |
| PRODUK |
| Pengawasan atas Isu-isu Strategis |
| Pemeriksaan PNBP |
| Pengawasan Proyek Strategis Nasional |
| Reviu Kelayakan Usaha |
| Reviu Tunggakan Pemerintah |
| Pemeriksaan Bersama |
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Gedung BPKP Lantai VI Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120 Telp. 021-85910031 (hunting) ext:0318 E-mail : deputi1@bpkp.go.id