Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

TARAKAN – Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan sekaligus meningkatkan derajat kualitas kesehatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah melaksanakan Program Hibah Air Minum Perkotaan. Program Hibah Air Minum Perkotaan merupakan pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

TARAKAN - Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara kembali mengadakan acara perpisahan pegawai di Aula Lantai 2 Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, Senin (5/12/2022).

TARAKAN – Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara secara daring mengikuti Rapat Kerja (Raker) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2022 guna menyongsong Agenda Prioritas Pengawasan Tahun 2023 di Aula Lantai 2, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan raker digelar secara hybrid selama 2 hari, yakni tanggal 1 s.d. 2 Desember 2022 di Bandung, Jawa Barat.

Sekapur Sirih

Selamat datang di website Perwakilan BPKP Kalimantan Utara. BPKP telah hadir di provinsi termuda di Republik Indonesia saat ini yaitu Provinsi Kalimantan Utara atau sering disingkat dengan Provinsi Kaltara sejak dilantiknya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltara pertama pada tanggal 13 Desember 2016 oleh Kepala BPKP Dr. Ardan Adiperdana, AK. MBA di Kantor Pusat BPKP Jakarta. Namun secara resmi, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kaltara baru beroperasi sejak tanggal 5 Januari 2017 setelah dikukuhkannya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltara oleh Gubernur Provinsi Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie di Tanjung Selor yang merupakan ibukota Provinsi Kaltara.

 

Provinsi Kaltara yang merupakan provinsi termuda, kelahirannya didasarkan pada Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kaltara sebagai provinsi ke-34 Indonesia. Pada tanggal 22 April 2013, Dr. H. Irianto Lambrie dilantik sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Kaltara oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta. 

 

Kehadiran Kantor Perwakilan BPKP di Provinsi Kaltara relatif cepat karena belum genap usia ke-4 provinsi ini, BPKP telah hadir di Kaltara. Hal ini dapat menunjukkan bukti komitmen Pemerintah RI yang sangat peduli dengan pembangunan di provinsi termuda ini agar dapat segera menyusul keberhasilan provinsi-provinsi lain.

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang diberikan tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiataan tertentu yang meliputi:

a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral

b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan 

c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Penugasan tersebut merupakan pembeda dari tugas APIP lainnya yang ada di Kementerian/Lembaga/Pemda.

Selanjutnya pengaturan mengenai tugas dan fungsi BPKP yang spesifik diatur dalam Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) bahwa tugas dan fungsi BPKP yaitu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

 

Kehadiran Kantor Perwakilan BPKP di Provinsi Kaltara merupakan bentuk komitmen tinggi Kepala BPKP bahwa sebagai APIP, BPKP tidak saja berfungsi sebagai katalisator namun juga sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kaltara dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kaltara.

 

Semoga melalui website ini dapat terjalin komunikasi dan sinergi yang baik dan kuat antara BPKP dengan Pemerintah Daerah se-Kaltara untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan pembangunan yang berakuntabilitas dan terbangunnya tata kelola yang bersih dan efektif.

 

Kepala Perwakilan

 

 

Rusdy Sofyan