Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah berharap dapat meningkatkan serapan tenaga kerja dengan mendorong investasi dan memberikan ruang yang sangat besar untuk penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). OSS berbasis risiko merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan turunan dari pelaksanaan Undang-Undang (UU) 11/2020.

Yogyakarta, Kamis (30/06). Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah Bapak Edi Mulia yang mewakili Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP sebagai Narasumber bersama dengan Kepala Perwakilan BPKP DIY Bapak Adi Gemawan menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah DIY. Bertempat di Kantor Gubernur DIY, rapat koordinasi dibuka oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur DIY dan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah di wilayah DIY, para Aparat Penegak Hukum di wilayah DIY dari elemen Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta Kejaksaan, dan segenap jajaran Pemerintah DIY.

Sabtu (25/6), Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta yang diwakili oleh Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat Bambang Kardiono menghadiri acara launching pemberian vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah D.I.Yogyakarta pada Kelompok Ternak Koperasi Sarono Makmur, Dusun Srunen, Desa Glagahrejo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.

.