Wakil Bupati Kotabaru menerima kunjungan Kepala BPKP Kalsel di ruang kerjanya didampingi oleh Sekretaris Daerah Suriansyahdan Kepala BPMPD, Hasbi M Tawab. Sedangkan Muhammad Masykur didampingi oleh Korwas Investigasi Ganis Diarsyah. Muhammad Masykur menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dimaksudkan untuk menjaga hubungan kemitraan BPKP dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, khususnya komitmen untuk mengawal akuntabiltas kinerja pemerintah daerah. Selain kinerja keuangan yang telah ditunjukkan dengan capaian opini WTP atas LKPD Kabupaten Kotabaru, lebih lanjut Muhammad Masykur juga mengingatkan pentingnya peningkatan maturitas SPIP dan maturitas kapabilitas APIP.

Dalam hal pengelolaan dana desa, dijelaskan pula bahwa tantangan yang dihadapi desa semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah uang yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Untuk itu Muhammad Masykur berpesan agar aparat desa melakukan  pengelolaan keuangan desa secara tertib dan akuntabel, sehingga uang yang sudah dikucurkan pemerintah ke desa dapat bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di desa. Hal ini sejalan dengan salah satu program Presiden Jokowi dalam Nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran.

Di akhir penyampaiannya, Muhammad Masykur menyatakan bahwa BPKP Kalsel siap mengawal Dana Desa, salah satunya melalui implementasi SISKEUDES. Aplikasi ini mampu membantu pemerintahan desa dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan keuangan desa. Pada kesempatan ini Muhammad Masykur juga secara resmi menyerahkan database SML aplikasi Siskeudes Tahun 2017 kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang langsung diterima oleh Wakil Bupati Burhanuddin.

Wakil Bupati memberikan apresiasi yang mendalam, bahwa di tengah kesibukan kedinasannya, Kepala BPKP Kalsel masih meluangkan waktunya untuk berkunjung ke Kabupaten Kotabaru dan bahkan berkomitmen untuk mengawal akuntabilitas kinerja Kabupaten Kotabaru. Secara khusus Wakil Bupati menyampaikan pula tentang rencana peningkatan kapabilitas APIP dan peningkatan SDM pengelola dana desa. Atas rencana ini perlu pembahasan lebih lanjut yang akan dikoordinasikan oleh SKPD teknis terkait. Di akhir kunjungannya, sekali lagi Muhammad Masykur menyatakan komitmennya seraya menegaskan bahwa BPKP ada sebagai solusi permasalahan Pemda. (Humas Kalsel/Ganis/Sukis/Sary/Asri)