Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Dalam rangka mengoptimalkan mutu pelayanan kesehatan, Pemerintah telah menginstruksikan kepada seluruh Rumah Sakit Publik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) sesuai amanat dalam UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menerima kunjungan dari Plt. Inspektur Kabupaten Halmahera Timur Muhtar Hi Muhammad. Kedatangan Plt. Inspektur Kabupaten Haltim didampingi oleh Kasubag Perencanaan, Administrasi Umum dan Keuangan. Kunjungan ini disambut secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto didampingi oleh Koordinator Pengawasan Bidang APD Safi Mahmud dan Pengendali Teknis Bidang P3A Rizal. Kunjungan ini bertujuan untuk silaturahmi sekaligus berkoordinasi terkait pengawasan desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah (Permendagri Nomor 1 Tahun 2016). Aset Desa harus dikelola dengan baik mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan sampai dengan pengawasan dan  pengendalian.