Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Negara, BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan melakukan asistensi terkait dengan Laporan Keuangan (LK) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemda (K/L/Pemda). Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2013 sampai dengan akhir September 2014, dari 87 Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah diaudit oleh BPK sebanyak 65 atau 75,58% K/L memeroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari total 33 provinsi sebanyak 16 atau 48,48% memeroleh opini WTP dan dari 491 kabupaten/kota sebanyak 156 atau 31,77% memeroleh opini WTP. 

Opini WTP dari BPK atas LK K/L/Pemda Tahun 2008 – 2013 menunjukkan peningkatan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan sebagaimana terlihat pada Tabel berikut.  Tabel tersebut menunjukkan bahwa, berdasarkan opini WTP BPK, terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Kenaikan opini WTP, atau kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan negara, paling baik terjadi di tingkat K/L baru kemudian di tingkat pemerintah provinsi dan terakhir di tingkat pemerintah kabupaten/kota. Masih banyaknya LK yang belum memeroleh opini WTP juga

 


Share