Pengawalan Kinerja Pemkab Banjar dengan Tata Kelola Keuangan dan Sistem Informasi yang handal

Bupati Banjar KH. Khalilurrahman menerima kunjungan Kepala BPKP Kalsel di ruang kerjanya didampingi oleh Sekretaris Daerah, Asisten III, Kapala BPKAD, Inspektur, dari  BPKPD yang diwakili oleh Kepala Bidang dan Kasubid Pemdes  sedangkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel Muhammad Masykur didampingi oleh seorang Auditor Madya LO Kabupaten Banjar Sukis.

Muhammad Masykur menjelaskan maksud kunjungan koordinasi kepada Bupati Banjar dan jajarannya, sekaligus menyampaikan komitmen BPKP dalam melakukan pengawalan akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar melalui  perbaikan tata kelola dengan menggunakan sistem informasi yang handal, sehingga kinerja pengelolaan keuangan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan semakin baik. Kabupaten Banjar telah dua tahun memperoleh Opini WTP, hal ini menunjukkan bahwa tata kelola di bidang keuangan sudah baik, semoga tahun ini juga dapat dipertahankan, lebih lanjut Muhammad Masykur juga mengingatkan pentingnya peningkatan Kapabilitas APIP dan Peningkatan Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Banjar. Terkait dengan pengelolaan keuangan tidak dapat dilepaskan dengan pengelolaan BMD, untuk itu dalam mendukung pengelolaan aset yang lebih tertib kami mengharapkan Pemerintah Kabupaten Banjar dapat menggunakan Simda BMD mulai tahun 2017, demikian juga untuk mendukung tertib perencanaan dan penatausahaan keuangan desa juga disepakati untuk mengimplementasikan Siskeudes tahun 2017.

Ditambahkan oleh Muhammad Masykur dengan mengaplikasikan Siskeudes yang telah dapat menghasilakan laporan realisasi APBDes dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dari LKPD dan LKPJ setiap tahunnya.

Disamping Tools sebagaimana disebutkan di atas, Muhammad Masykur juga menyampaikan bererapa sistem informasi yang telah disediakan oleh BPKP untuk dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar antara lain BLUD, SIA PDAM, SIA BUMDes. Terkait dengan dana desa yang pengalokasiannya semakin besar, dijelaskan pula bahwa tantangan yang dihadapi desa semakin meningkat. Untuk itu Muhammad Masykur berpesan, agar aparat desa melakukan  pengelolaan keuangan desa secara tertib dan akuntabel, sehingga dana desa yang terdiri dari DD, ADD, Bantuan Keuangan Lainnya serta PADes yang telah dituangkan dalam APBDes setiap tahunnya dapat bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di desa. Hal ini sangat sejalan dengan salah satu program Presiden Jokowi dalam Nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran.

Pada kesempatan ini Muhammad Masykur juga secara resmi menyerahkan database SML aplikasi Siskeudes Tahun 2017 kepada Pemerintah Kabupaten Banjar yang langsung diterima oleh Bupati Banjar.

(Humas BPKP Kalsel/Sukis/Sary/Edy/Asri/Dea/end)