Muhammad Masykur (Kaper BPKP Kalsel) menyampaikan bahwa salah satu program Bapak Presiden Jokowi yang ada dalam NAWACITA adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Program nyata dari Bapak Presiden adalah dengan memberikan transfer dana desa dari APBN kepada seluruh  desa dari Sabang sampai Merauke. Hal ini dikarenakan pemerintah desa adalah lembaga otonomi yang langsung bersentuhan atau dekat sekali dengan masyarakat terutama di pinggiran dan perdesaan. Dengan Dana Desa yang semakin meningkat diharapkan infrstruktur dan perekonomian di desa akan semakin cepat tumbuh.

Perlu digaris dibawahi bahwa disaat semua Kementerian/Lembaga dipangkas anggarannya justru Dana Desa APBN yang dikucurkan ke seluruh pelosok desa di Tahun 2017 semakin meningkat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam rangka merealisasikan program membangun Indonesia dari pinggiran sangatlah kuat. Pekerjaan rumah yang  tersisa adalah bagaimana membina desa di seluruh Indonesia menggunakan dana yang telah dikucurkan untuk kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas di desa yang nantinya akan membawa dampak perekonomian yang luar biasa.

Di akhir sambutannya Kaper BPKP Kalsel menyatakan BPKP Kalsel siap mengawal Dana Desa salah satunya melalui implementasi SISKEUDES. Aplikasi ini mampu membantu pemerintahan desa dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan keuangan desa. Pada kesempatan ini Kaper BPKP Kalsel juga secara resmi menyerahkan database SML aplikasi Siskeudes Tahun 2017 kepada Pemerintah KabupatenTapin yang diwakili oleh DR. Rahmadi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.

Dalam sambutannya Rahmadi menyampaikan bahwa Bimtek Siskeudes ini akan berlangsung selama tiga hari dari tanggal 11 November 2016 November 2016, dan berpesan kepada para peserta untuk serius mengikuti bintek ini, agar pengelolaan dana desa  lebih tertib, transparan dan akuntabel dan tidak ada kepala desa dan perangkatnya yang bermasalah terkait dengan kesalahan dalam pengelolaan dana desa ini.

(MM/Ed/Suk/Roh/Jak)