Pada hari pertama, Rabu (15/07) kegiatan yang diselenggarakan berupa Bimbingan teknis kepada   PFA dari Perwakilan BPKP agar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pengoperasian dan perlakuannya menggunakan SIMDA Keuangan dapat disosialisasikan melalui bimbingan dan konseling kepada pemerintah daerah. Aplikasi yang telah dikembangkan sejak tahun 2002 ini telah mengalami perubahan beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan menyesuaikan kondisi maupun peraturan terbaru terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Pemutakhiran saat ini digunakan untuk menyesuaikan kode parameter yang terdapat pada aplikasi dapat dikonversi dari Rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 agar disesuaikan dengan Rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019.

Kemudian pada hari kedua, Kamis (16/07) kegiatan dilaksanakan berupa diseminasi diikuti oleh 1.121 orang dari 312 pemerintah daerah. Pada kesempatan itu Edi Mulya selaku Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah berkenan untuk menyampaikan paparan pada pembukaan acara. Beliau menyampaikan kilas balik perkembangan SIMDA yang dirintis sejak 2003 yang kemudian mengalami perkembangan mulai dari periode 2003-2006, periode 2007 -2014, 2015-2019 serta rencana pengembangan untuk periode 2020 hingga tahun 2020. Hingga saat ini Aplikasi SIMDA Keuangan telah didukung oleh aplikasi SIMDA Integrated, SIMDA BMD, SIMDA Gaji dan SIMDA Pendapatan untuk mendukung akuntabilitas seluruh proses pengelolaan keuangan daerah. Kedepan Deputi PKD akan mengembangkan aplikasi SIMDA sebagai suatu aplikasi yang memenuhi kebutuhan untuk dapat  menjadi Integrated Financial and Performance System.  Outcome dari Integrated Financial and Performance System ini mendorong terciptanya akuntabilitas keuangan dan kinerja pada Pemerintah Daerah. Outcome ini dapat dicapai dengan pengembangan aplikasi SIMDA yang memiliki karakteristik built-in control, CACM, berbagi data, didukung 34 Perwakilan BPKP, berbagi pakai dan kesinambungan pemeliharaan(/rief)