Dalam sambutan pembuka, Bambang Utoyo selaku Kaper BPKP Provinsi DKI mengatakan bahwa Amanah pembinaan Penyelenggaraan SPIP dan pencapaian target bukan hanya tanggung jawab bidang APD melainkan tanggung jawab bersama. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan kepada stakeholder terutama SKPD di Pemda dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan yang selaras dengan peningkatan Maturitas atas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Kata awal pembuka paparan, Erlina Hartanti selaku Koorwas Bidang APD mengatakan, "Apa yang dilakukan BPKP selama 10 tahun terakhir sebagai Pembina Penyelenggaraan SPIP?". Sebenarnya sudah banyak yang dilakukan BPKP termasuk perwakilan BPKP di seantero negeri ini.

Oleh karena itu, BPKP akan menerbitkan Grand design Pembinaan Penyelenggaraan SPIP (saat ini masih dalam bentuk draft Peraturan Kepala BPKP), untuk operasionalnya juga telah disusun Road Map Pembinaan Penyelenggaraan SPIP secara lima tahunan dengan rincian per tahun sebagai sasarannya.

Sedangkan percepatan pencapaian target Maturitas level 3 pada K/L/D merupakan kondisi yang diharapkan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Selanjutnya untuk RPJMN 2020-2024 kondisi yang diharapkan adalah menuju peningkatan efektivitas penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh dan terintegrasi dalam sistem manajemen untuk pengambilan keputusan.

Perhatian serius BPKP terhadap penyelenggaraan SPIP bagi Kesehatan/L/D karena berdasarkan hasil pemeriksaan BPK masih banyak temuan atau permasalahan terkait dengan kelemahan sistem pengendalian dalam pengelolaan anggaran dan belanja serta struktur SPI-nya.

Sementara itu, strategi pencapaian target Maturitas ( tingkat kematangan organisasi) dapat dilakukan melalui fasilitasi, sinergitas komunikasi, regulasi, penguatan SDM, dana,   pembuatan e-SPIP, manajemen SPIP, dsb. Selain itu, perlu mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman berdasarkan analisis SWOT.
Dan yang terpenting, kunci kesuksesan penyelenggaraan SPIP adalah komitmen bersama agar tujuan organisasi tercapai dengan efektif dan BPKP siap mengawal pemerintah baik K/L/D demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance) dan bersih ( Clean Government).


(Humas BPKP-DKI)