Alexander Rubi menjelaskan hasil pengawasan BPKP sepanjang tahun 2023 memuat 7 issue strategis yang meliputi Pemulihan dari Pandemi Covid-19 ke Endemi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kualitas Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Identifikasi Permasalahan dan Pembenahan Regulasi, Penguatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Akuntabilitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan termasuk Pengukuran Kinerja dan Efaktivitas, dan Klaster Pembenahan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Alexander Rubi juga menerangkan upaya pengawasan oleh Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2023 memberikan kontribusi besar terhadap keuangan negara/daerah. Pencapaian ini melibatkan optimalisasi penerimaan daerah, efisiensi pengeluaran, dan penyelamatan keuangan negara/daerah. “Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 juga menggembirakan, melebihi target sebesar 101.46% dan menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.” Terangnya.

Alexander Rubi juga menyampaikan pada tahun 2023 menandai langkah awal pemulihan dari pandemi Covid-19 yang telah memasuki masa endemi. Fokus utama Pemerintah, terutama di Provinsi DKI Jakarta, adalah melakukan transformasi ekonomi untuk membangun kembali ketangguhan yang terkikis selama masa pandemi. Meski demikian, masih banyak permasalahan yang perlu diatasi seiring percepatan pembangunan di Indonesia.

“Hasil pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menunjukkan tata kelola yang baik, kinerja keuangan yang sehat, dan kontribusi fiskal yang positif. Meski begitu, sejumlah permasalahan teridentifikasi, termasuk perlunya perbaikan kebijakan/regulasi, penguatan perencanaan, akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan, serta peningkatan dalam pengukuran kinerja untuk efektivitas yang lebih baik.” Jelas Alexander Rubi. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihadapkan pada sejumlah permasalahan strategis, seperti upaya penanganan kemacetan, penanggulangan banjir, dan percepatan penghapusan kemiskinan. “Solusi untuk memecahkan masalah ini melibatkan pembenahan kebijakan/regulasi, koordinasi yang lebih baik antarinstansi, dan pengoptimalan pembangunan infrastruktur.” Lanjutnya kembali.

Dalam hal Kualitas Perencanaan dan Penganggaran untuk Keberhasilan Program di DKI Jakarta, evaluasi atas perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2023 pada sektor-sektor kunci, seperti pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, pengentasan kemiskinan, dan penanganan stunting, menunjukkan ketidakselarasan dengan sasaran pembangunan nasional. Diperlukan alokasi anggaran yang lebih efektif dan efisien, serta penetapan target yang tepat untuk mencapai ultimate outcome yang diinginkan.

Alexander Rubi menjelaskan, penguatan akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan dan pengukuran kinerja juga dil menjadi kunci untuk mencegah keterlambatan dan memastikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Permasalahan terkait kinerja program-program prioritas, seperti Jak-Wifi dan layanan angkutan umum Transjakarta, menyoroti kebutuhan akan pengoptimalan yang lebih lanjut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihadapkan pada cita-cita pembangunan ke depan yang kompleks, dan Perwakilan BPKP meyakini bahwa pembenahan dalam empat klaster tersebut menjadi langkah penentu bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih akuntabel dan efektif.

Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan rasa apresiasi setinggi-tingginya atas peran Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. Ia menyoroti isu kemacetan dan banjir serta menegaskan komitmennya terhadap pemecahan masalah tersebut. “Meski menghadapi beberapa hambatan, pemerintah DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk mengatasi masalah tersebut guna meningkatkan kualitas hidup warga.” Terangnya.

Terkait ketahanan pangan, Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa perlunya foodstation, pasar-pasar murah, dan ketersediaan pangan. “Kita bersyukur, kita masih bisa memberikan ketahanan pangan yang lebih baik. Walaupun kemiskinan naik, tingkat pendapatan di DKI juga naik. Kita harus bisa mempertahankan gini ratio maka tingkat kriminal rendah.” Jelasnya kembali.

Penyerahan laporan pengawasan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terangkum solusi-solusi konkret bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BPKP, diharapkan tercipta sinergi yang lebih efektif dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat. (AP)