Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Serahkan Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pupuk Ka

Tingkat penerapan GCG pada PT Pupuk Kaltim tahun 2010 sesuai dari hasil Assessment dinyatakan dengan predikat “Baik “,yaitu dengan skor actual 87,63 dari skor maksimal 100 atau 87,63 %. Dibandingkan dari tahun sebelumnya score actual mengalami peningkatan 0,61 dari 87,02.

Perwakilan BPKP Prov. Kaltim lakukan Tindak Lanjut Mou dengan Pemkab Kutai Barat

Untuk mencapai opini terbaik dari BPK-RI (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta tidak ada pelanggaran – pelanggaran hukum yang bersifat Tindak Pidana Korupsi di seluruh SKPD.

Iman Bastari :Keberhasilan Akuntabilitas Pemda tergantung akuntabilitas dari masing2 SKPD

Sebagai wujud kehati-hatian dalam penggunaan anggaran, Iman Bastari mengingatkan kepada para bendaharawan yang memiliki tugas membayar agar berhati-hati, jangan main bayar , cek administrasinya, jika belum lengkap jangan main bayar. Begitu juga dengan pejabat yang memiliki otorisasi agar jangan marah bila diminta untuk melengkapi syarat administrasinya sebagai sarana untuk saling mengingatkan.

Walikota Tarakan Udin Hianggio: WTP bukanlah tujuan, tetapi bagaimana menyelenggarakan .............

Terkesan dengan syair lagu Indonesia Raya dalam acara Sosialisasi Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tarakan melalui SPIP Tahun 2011 yang diselenggarakan di ruang pertemuan Kantor Walikota Tarakan, Rabu tanggal 18 Mei 20011, Walikota Udin Hianggio kembali mengingatkan peserta bahwa “Bangunlah Jiwanya bangunlah badannya” memiliki makna yang sangat mendalam. Apalah artinya membangun fisik akan tetapi jiwa dan moralnya tidak baik.

Kepala Pusbin JFA : maraknya korupsi di Indonesia juga menjadi tanggung jawab APIP ...............

Kepala Pusbin JFA BPKP Kasminto, dalam paparannya mengatakan maraknya korupsi di Indonesia juga menjadi tanggung jawab APIP untuk melakukan penecegahan secara dini, dan sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengatasi masalah SDM di lingkungan APIP Kapusbin JFA memberikan pencerahan mengenai upaya-upaya dan langkah-langkah serta infrastruktur dan tool apa yang harus segera diciptakan agar APIP di Indonesia semakin hari semakin meningkat perannya.