Bertempat di Swiss-Bell Hotel Kota Tarakan, Rabu tanggal 18 Mei 2011 Diselenggarakan Sosialisasi Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Kabupaten Tana Tidung melalui SPIP 2011.

Acara yang dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Iman Bastari dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur serta Anggota Dewan dan seluruh Kepala Badan dan Kepala SKPD di Kabupaten Tana Tidung ini dibuka oleh Bupati Tana Tidung Undunsyah.

Mengawali kata sambutannya Iman Bastari mengatakan bahwa BPKP bukanlah siapa-siapa, BPKP adalah mitra dari Pemerintah Daerah, karena BPKP adalah Internal Pemerintah. Untuk itu Pemerintah Daerah jangan sungkan-sungkan untuk selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan BPKP . Demikian juga Pemerintah Daerah harus selalu berkomunikasi dan melakukan kerjasama yang baik dengan DPRD karena sesungguhnya DPRD bukanlah kompetitor.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa SKPD maupun Sekwan yang memiliki otorisasi menggunakan anggaran harus berakuntabilitas yang merupakan kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh pemberi amanah, misalnya sebagai anggota dewan tentunya memiliki tanggung jawab politik kepada konstituennya.

Sebagai wujud kehati-hatian dalam penggunaan anggaran, Iman Bastari mengingatkan kepada para bendaharawan yang memiliki tugas membayar agar berhati-hati, jangan main bayar, cek administrasinya, jika belum lengkap jangan main bayar. Begitu juga dengan pejabat yang memiliki otorisasi agar jangan marah bila diminta untuk melengkapi syarat administrasinya sebagai sarana untuk saling mengingatkan.

Keberhasilan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah tergantung dari keberhasilan akuntabilitas SKPD sebagai pengguna anggaran, sehingga para SKPD diharapkan untuk memahami betul permasalahan penggunaan anggaran ini.

Bupati Undunsyah yang bertindak sebagai moderator, mengibaratkan bahwa cinta yang hilang bisa dicari, tapi kalau asset yang hilang susah mencarinya. Untuk mengatasi masalah ini Undunsyah mengharapkan bimbingan dari BPKP untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Tana Tidung sebagai wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik.

Wujud dari keseriusan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung disela-sela pembukaan diadakan MoU antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur mengenai Kesepakatan pelaksanaan dan tindak lanjut rencana tindak (action plan) menuju opini WTP atas LKPD tahun buku 2011 dan penerapan good governance Pemerintah Tana Tidung.

(Humas BPKP Kaltim)