Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

Pelantikan Pejabat Fungsional Auditor dan Pengambilan Sumpah PNS

Kepala Perwakilan mengingatkan bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Auditor, Pemerintah telah membuat aturan perilaku pegawai negeri Sipil dan aturan perilaku auditor. Kepada para pegawai yang baru dilantik dan diambil sumpahnya Kepala Perwakilan berharap agar buku aturan perilaku sebagai PNS dan sebagai auditor agar dipelajari dengan sebaik-baiknya. Hal ini diperlukan agar eksistensi BPKP seperti yang diharapkan oleh pimpinan dapat tetap terjaga, BPKP yang professional dan berintegritas.

Penyerahan Draft Final Hasil Bimbingan Teknis Penerapan PPK-BLUD Kepada Manajemen RSUD AW. Sjahranie

Keberhasilan pelaksanaan PPK-BLUD oleh RSUD AW. Sjahranie Samarinda bukan tergantung pada tersedianya piranti-piranti, melainkan pada komitmen dari seluruh unsur Rumah Sakit dalam melaksanakannya.

Labkes Prov. Kaltim Menuju BLUD Bersama Perwakilan BPKP Prov. Kaltim

Dengan diterapkannya PPK-BLUD akan memberikan pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Prof. Dr.Eddy Mulyadi Soepardi : BPKP All Out Mensupport Penuntasan Korupsi

Acara yang bertema "Penanganan Masalah, Kasus dan Perkara dalam kaitannya dengan Audit Investigasi dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara" digelar di aula Kejati Provinsi Kalimantan Timur, Kamis, 10 Pebruari 2011. Kegiatan ini diadakan dalam rangka penyamaan persepsi antara auditor dan para Jaksa/Penyidik agar dalam menangani suatu kasus.

Penerapan Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara di Prov Kalimantan Timur

Untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika maka diperlukan suatu kerjasama dalam hal pembimbingan teknis dan audit oleh Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Timur.