Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

PENGELOLAAN DANA DESA HARUS ADA KETERBUKAAN PUBLIK

Pengelolaan dana desa harus ada keterbukaan publik. Ada informasi terbuka yang dapat dibaca oleh  masyarakat  sebagai sarana pelaporan penerimaan dan penggunaan dana desa.Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Fathan Subchi dalam  Sarasehan Tata Kelola Keuangan Desa bertempat di Pendopo Kabupaten Jepara, Jum’at (30/11).

APIP BEKERJA MENCEGAH KORUPSI

APIP bekerja mencegah korupsi. Pencegahan korupsi merupakan tugas APIP pada khususnya sehingga menjadikan sistem pencegahan korupsi yang efektif. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Irjen Kemendagri Sutedjo, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pengawasaan Daerah Provnsi Jawa Tengah Tahun 2018, Selasa (27/11).

BPKP - LKPP SOSIALISASI PEDOMAN PENGAWASAN INTERN PBJ PEMERINTAH

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Samono membuka Sosialisasi Pedoman Pengawasan Intern Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018 bagi APIP kab/kota se-Provinsi Jawa Tengah bertempat di Ruang Aula Amarta lantai tiga, Rabu (14/11).

MOU DENGAN ARSADA JATENG DAN PERPAMSI JATENG

Perwakilan BPKP Jateng Dan Perwakilan BPKP DIY Tandatangani MoU dengan Arsada Jateng dan Perpamsi Jateng, bertempat di Ruang Loka Krida Gedung Muh Ikhsan Balaikota Semarang, Selasa (13/11).

DESA MERUPAKAN UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Desa merupakan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan sumber dana yang memadahi agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diungkapkanBupati Pekalongan Asip Kolbihi saat membuka Workshop Evaluasi Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes bertempat di Ruang Pendopo Kabupaten Pekalongan Rabu (7/11).