Bidang APD

1. Sistim Informasi Manajemen Keuangan daerah (SIMDA)

Dalam menciptakan akuntabilitas keuangan negara pada lingkup pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah memfasilitasi beberapa Kabupaten/Kota dalam hal penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan gaji PNS Daerah. Produk aplikasi yang sudah diakui keunggulannya adalah :

1.1.        SIMDA Keuangan

1.2.        SIMDA Barang Milik Daerah

1.3.        SIMDA Gaji.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Telah terjadi perkembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari era pengawasan melekat (Waskat) yang lebih mengedepankan hard control menuju sistem baru yang tidak hanya hard control tetapi akan membangun soft control, maka bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah akan memfasilitasi Pemda berupa :

2.1     Sosialisasi

2.2     Pelatihan kepada Satgas SPIP Pemda

2.3     Asistensi/Bantuan/Bimtek perancangan peraturan gub/bupati/walikota.

2.4     Asistensi/Bantuan/Bimtek perancangan juklak peraturan gub/bupati/walikota.

2.5     Diagnosis Assesment (DA) SPIP.

2.6     Workshop penerapan awal SPIP pada SKPD/Pemda

2.7     Asistensi/Bantuan/Bimtek   penerapan awal pada SKPD/Pemda.

2.8     Reviu/analisis penerapan awal SPIP.

2.9     Konsultasi perancangan kegiatan penerapan SPIP pada SKPD dan atau Pemda.

3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Bentuk layanan yang diberikan berupa :

3.1     Asistensi penyusunan system dan prosedur akuntansi keuangan daerah.

3.2     Asistensi penyusunan kebijakan akuntansi  

4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dukungan BPKP terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) berupa bimbingan teknis, pendampingan, konsultansi, evaluasi SAKIP akan semakin memudahkan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Bentuk layanan SAKIP meliputi:

4.1      Asistensi Penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.2     Asistensi Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).

4.3     Asistensi Evaluasi SAKIP SKPD

5. Fasilitas Pengelolaan Aset Daerah

6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM), Rencana Strategik SKPD  dan  Rencana Kerja Tahunan

7. Fasilitasi Penyusunan Penganggaran seperti penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

8. Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan Daerah

9. Fasilitasi penyusunan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah.