Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Ganjar Pranowo Kukuhkan Salamat Simanullang sebagai Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, secara resmi telah mengukuhkan Salamat Simanullang sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Acara serah terima jabatan (sertijab) dan pengukuhan dilakukan di gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (17/6). Salamat Simanullang menggantikan pejabat lama, Samono, yang mengemban tugas baru sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta

MASYARAKAT BERPERAN SEBAGAI SUBYEK DAN PENGAWAS PEMBANGUNAN

Pemkab Demak telah melakukan e-planing dan e-budgeting, dimana seluruh proses keuangan di tingkat desa telah menggunakan Aplikasi Siskeudes, mulai dari perencanaan hingga pada pertanggungjawaban, sehingga peran masyarakat dapat dilibatkan sebagi subyek dan pengawas pembangunan.Hal ini diungkapkan oleh Bupati Demak melalui Asisten I Ahmad Wahyudi saat membauka Workshop Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes versi 2.0, yang Partisipatif, Transparan, Dan Akuntabel, bertempat di Pendopo Kabupaten Demak, Selasa (19/2).

DPR KOMITMEN KAWAL DANA DESA

Jepara (18/2) DPR komitmen kawal dana desa yang telah digelontorkan oleh Pemerintah untuk pembangunan desa. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Fathan Subchi dalam acara Workshop Tata Keola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes yang Partisipatif, Transparan, Dan Akuntabel, bertempat di Pendopo Kabupaten Jepara.

KOMITMEN RENDAH HAMBAT BIROKRASI

Senin (11/2/) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa komitmen rendah dari pimpinan akan menghambat jalannya roda pemerintahan, sehingga birokrasi tidak berjalan dengan baik. Hal ini terungkap saat menerima Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Jateng Tahun 2018 di Wisma Perdamaian Semarang.

PENGELOLAAN KEUAANGAN DESA MERUPAKAN KUNCI PERTUMBUHAN EKONOMI DESA

Hal ini terungkap oleh Wakil Bupati Kudus Hartopo saat membuka Workshop Implementasi Tata Kelola keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan tema Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif, Transparan, Dan Akuntabel dengan Aplikasi Siskeudes, bertempat di Aula Kabupaten Kudus, Jum’at (1/2).