Struktur Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKP.
Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2016 Tanggal 17 November 2016, adalah sebagai berikut :

KEPALA PERWAKILAN

Perwakilan BPKP dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai tugas memimpin Perwakilan BPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAGIAN UMUM

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program Bagian Tata Usaha, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan dan penyusunan laporan Bagian Tata Usaha dan laporan Program Pelatihan Mandiri Perwakilan.

KOORDINATOR PENGAWASAN DAN KELOMPOK JFA BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT (IPP)

Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan pusat.

KOORDINATOR PENGAWASAN DAN KELOMPOK JFA BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH (APD)

Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan daerah.

KOORDINATOR PENGAWASAN DAN KELOMPOK JFA BIDANG AKUNTAN NEGARA (AN)

Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang keakuntannegaraan.

KOORDINATOR PENGAWASAN DAN KELOMPOK JFA BIDANG INVESTIGASI (INVES)

Kelompok JFA Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang keinvestigasian.

KOORDINATOR PENGAWASAN DAN KELOMPOK JFA BIDANG PROGRAM DAN PELAPORAN SERTA PEMBINAAN APIP / P3A

Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan pelaporan perwakilan serta kegiatan  pembinaan APIP.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (JAFUNG)

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.