Kegiatan pengarahan tersebut memiliki tujuan agar para praja IPDN bisa memahami siklus pengelolaan keuangan desa dan memahami system requirement dan menu aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pada acara tersebut narasumber yang memberikan materi terdiri dari 2 orang yaitu Robertus Gatot Megantoro selaku tim Satgas Desa dari BPKP Pusat dan Ibu Elis Lumban Gaol selaku PFA pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. 

Pada sesi pertama kegiatan pengarahan tersebut, para peserta memperoleh  materi gambaran umum keuangan desa yang meliputi konsep keuangan desa, siklus pengelolaan keuangan desa, struktur APBDesa, dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen penatausahaan dan jenis-jenis laporan pertanggungjawaban keuangan  desa. Dari sini diharapkan para praja IPDN dapat memperoleh gambaran utuh mengenai kegiatan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di tingkat pemerintahan desa.Pada sesi kedua bimtek diisi dengan materi mengenai system requirement dan pengenalan aplikasi Siskeudes yang meliputi materi mengenai perkembangan dan karakteristik aplikasi Siskeudes, fungsi dari menu parameter, tahapan instalasi aplikasi Siskeudes, jenis-jenis menu dan sub menu yang ada di aplikasi Siskeudes, dan output dari menu pelaporan Siskeudes. Pada tahapan ini peserta dapat memperoleh gambaran singkat mengenai Aplikasi Siskeudes yang merupakan Aplikasi yang dikembangkan bersama-sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan BPKP yang berguna untuk membantu pemerintahan desa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Pada kegiatan ini juga peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Pada sesi tanya jawab ini peserta antusias untuk menggali lebih dalam seluk beluk pengelolaan keuangan desa. Seperti Firman, praja IPDN asal Gorontalo, yang bertanya apakah desa dapat memperoleh pendanaan dari kabupaten/kota selain dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), kemudian juga Azis, Praja dari Provinsi Jawa Tengah juga mempertanyakan mengenai peran apa yang dapat mereka ambil terkait pendampingan di desa khususnya terkait dengan aplikasi siskeudes.

(Humas Deputi PKD BPKP - rief)