BATAM (22/02/2024) - Hari Kamis, bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa antara Kepala Perwakilan Mardiyanto Arif R dengan Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris.

Dalam acara tersebut Bupati mengharapkan dukungan terkait perbaikan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, peningkatan kualitas pengelolaan resiko, peningkatan kapabilitas APIP, dan peningkatan itensitas pengawasan tata kelola keuangan daerah dan desa. Pengawalan BPKP Kepri atas program-program strategis Kabupaten Kepulauan Riau sangat dibutuhkan agar tujuan pembangunan daerah  untuk peningkatan kesejahteraan rakyat  masyarakat Kepulauan Anambas dapat terwujud.

Merespon hal tersebut, Mardiyanto Arif R menyampaikan bahwa BPKP Kepri siap membantu dan mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas  mengawal program-progam strategis yang direncanakan Pemkab Kepulauan Anambas dalam bentuk layanan assurance maupun consulting. Dalam dua tahun terakhir, BPKP Kepri telah memenuhi permintaan audit, reviu dan bimbingan teknis subtantif berkolaborasi dengan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Peran Inspektorat Daerah harus dioptimalkan  dalam koridor tata kelola keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga dapat meminimalisir dari risiko fraud pada setiap program dan kegiatan yang telah dirancang. Inspektorat Daerah diharapkan mampu mengidentifikasi potensi-potensi yang menghambat pencapaian tujuan program/kegiatan dan ruang perbaikannya.

Penandantanganan kerja sama ini disaksikan Inspektur Kab. Kepulauan Anambas, Yuniza, Korwas APD Priyanta Nugraha, serta jajaran BPKP Kepri dan Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas.

MoU ini sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas yang diharapkan dapat meningkatkan penyelengaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Kominfo BPKP Kepri