Makassar (01/03/2024) – Pencapaian ultimate outcome program pemerintah dapat didukung salah satunya dengan memastikan bahwa perencanaan yang disusun mampu mendukung pencapaian ultimate outcome yang ditetapkan. Oleh karenanya Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kegiatan pengawasan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBD tahun 2024 pada 6 Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan salah satunya pada Pemerintah Kota Makassar.

Kegiatan pengawasan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBD tahun 2024 pada Pemerintah Kota Makassar akan difokuskan pada sektor Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan Prevalensi Stunting. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Makassar, jumlah penduduk miskin di Kota Makassar pada tahun 2023 mencapai angka 80,32 ribu jiwa. Intervensi melalui penetapan program yang tepat dari Pemerintah Kota Makassar diperlukan agar jumlah ini dapat ditekan. Lebih jauh, program ataupun bantuan yang diberikan kepada masyarakat harus bisa mendorong peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat kurang mampu sehingga pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kemiskinan masyarakat.

“Pelaksanaan Evran bertujuan agar program-program bisa tersampai outcome-nya ke masyarakat, (jumlah) masyarakat miskin bisa ditekan dan stuntingnya bisa turun” jelas Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Mohamad Risbiyantoro dalam wawancara singkat di Kantor Walikota Makassar. Walikota Makassar Danny Pomanto dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan melalui pengawalan dari BPKP diharapkan dapat mengurangi bias/distorsi yang mungkin menghambat pencapaian tujuan program. “Melalui audit dari BPKP tentunya memberikan kita sebuah jalan yang lebih praktis dan efektif dalam perencanaan anggaran terkhusus pada program-program kemiskinan dan stunting” ungkap Walikota Makassar Danny Pomanto. (Kominfo BPKP Sulsel)