Perwakilan BPKP Provinsi Kalimatan Timur dan Otorita IKN Bergotong-Royong Bangun IKN
.JPG)
SAMARINDA (08/02/2023) - Bertempat di Ruang Rapat Sangalaki, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimatan Timur menerima kunjungan koordinasi dari Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Kunjungan ini dipimpin oleh Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara, IBN Wiswantanu. Didampingi oleh Direktur Pengawasan dan Audit Internal Agung Dodit, Direktur Kepatuhan I Made Suwarjana, Pejabat Analis Kebijakan Gede Putera, Pejabat Analis Hukum Andhi Ardana serta dua orang pemeriksa. Kunjungan ini diterima oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Hasoloan Manalu, yang didampingi oleh Korwas Investigasi Hisyam Wahyudi, Korwas Prolap serta Pembinaan APIP Hary Eka Surjanta, serta Auditor Madya.
Dalam pertemuan ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Hasoloan Manalu. Menyampaikan selamat datang dan terimakasih atas kunjungan koordinasinya serta beliau juga menyampaikan terkait dengan peran-peran dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam ikut menjaga akuntabilitas pembangunan IKN dalam bentuk consulting maupun assurance, juga kegiatan-kegiatan FGD terkait dengan pembangunan IKN.
Kepala Unit Kerja Hukum & Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara, IBN Wiswantanu. Menyampaikan tiga (3) isu utama yaitu:
1. Isu Lingkungan;
2. Isu Sosial Kemasyarakatan; dan
3. Isu governance.
Tiga isu tersebut dapat mempengaruhi daya tarik investor. Koordinasi juga perlu ditingkatkan atas seluruh kementerian terkait dengan regulasi teknisnya seperti izin, pertanahan, dan perkebunan. IBN Wiswantanu menyampaikan pentingnya pengelolaan manajeman risiko, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas KPBU. Harapan Kepala Unit Kerja Hukum & Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara, BPKP dapat mengawal Tata Kelola (Governance) serta pengelolaan risiko untuk memastikan bahwa pembangunan IKN dapat berjalan dengan lancar dan akuntabel sehingga kedepannya tidak menanggung risiko pembangunan IKN.
(Kominfo BPKP Kaltim)
