Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Dukung Percepatan Pembebasan Akses Jalan Tol IKN

Balikpapan (10/1/2023) – Pemerintah menargetkan akses jalan tol dari Bandara Sepinggan Balikpapan, menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung pada tahun 2024 bersamaan dengan pemindahan IKN tahap pertama. Guna mendukung percepatan penyelesaian akses jalan tol tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan mengadakan rapat pembahasan pembebasan lahan jalan tol Balikpapan menuju IKN.

Bertempat di ruang rapat kantor Otorita IKN Balikpapan, Kepala Perwakilan Hasoloan Manalu didampingi Korwas Investigasi Hisyam Wahyudi, menghadiri rapat tersebut. Rapat pembahasan pembebasan lahan jalan tol dipimpin oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati, yang dihadiri oleh Direktorat Jendral Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltim, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Prov Kaltim, Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Kantor Pertanahan Kab. PPU, Direktur Intelkam Polda Kaltim, Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Kaltim, Kantor KSOP Balikpapan, serta dari Jajaran Pemerintah Kota Balikpapan yaitu Asisten I, Camat Balikpapan Utara, Camat Balikpapan Barat, Lurah Karang Joang dan Lurah Karingau.
 
Pada rapat tersebut membahas permasalahan pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai jalur jalan tol tersebut, karena adanya, fasilitas sosial dan fasilitas umum, lahan prioritas yaitu adanya tumpang tindih kepemilikan dan milik perusahaan, ruang bebas vertikal lalu lintas perairan sungai wen dan adanya pipa gas kilang pertamina Balikpapan.
 
Bahwa pelakasanaan pembebasan lahan dilaksanakan dengan memperhatikan azas transparansi, kolaborasi dan sinergi. Pelaksanaannya harus memperhatikan aspirasi masyarakat dengan mengedepankan komunikasi dan persuasi sebelum menetapkan alternatif konsinyasi sebagai pilihan terakhir. Harus diperhatikan juga bahwa kita adalah negara hukum yang harus tunduk kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Akan dilakukan rapat kembali 2 bulan kedepan untuk monitoring dan evaluasi progres pekerjaan.
 
(Kominfo BPKP Kaltim)