Koordinasi ini dilaksanakan dengan konsultasi dan bimbingan teknis secara tatap muka mulai dari konsep sampai kepada teknis aplikasi. Adapun hal-hal lain yang dikomunikasikan seperti langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan pemerintah daerah dalam implementasi aplikasi-aplikasi tersebut, kendala-kendala yang akan ditemui baik oleh Tim Perwakilan  BPKP Kaltim maupun pemerintah daerah yang akan/telah menggunakan aplikasi beserta penanganannya, rencana pengembangan aplikasi, serta ruang lingkup dan peran perwakilan dalam pengimplementasian aplikasi pada pemerintah daerah.

 

Dengan adanya koordinasi ini diharapkan aplikasi-aplikasi yang merupakan inovasi dari BPKP dapat disebarkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur demi meningkatkan akuntabilitas hasil pengawasan dan memperbaiki tata kelola utamanya dalam mengelola risiko.

 

(Tim Kominfo BPKP Kaltim)