Sepaku, (24/12/2022) – Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas dan pertanggungjawaban sertan Transparansi dalam pengadaan tanah Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Tahap I di Kawasan Inti Ibukota Negara, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur diundang oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur dalam rangka menghadiri dan mendampingi proses musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian lahan yang terkena dampak pembebasan atas  pembangunan infrastruktur Ibu kota Negara di kantor Camat Sepaku, dalam sambutannya Heriyana, selaku Pengendali Teknis yang mewakili Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara merupakan tahap yang sangat krusial, oleh karena itu diharapkan masyarakat yang memiliki lahan yang terkena dampak pembangunan infrastruktur dalam melakukan musyawarah penetapan ganti kerugian lahan agar melakukan musyawarah dengan itikad baik, tertib dan teratur, sehingga proses musyawarah berjalan dengan baik dan ada titik temu antara masyarakat yang lahannya terkena dampak dengan Apraisal, sehingga diharapkan terjadi penggantian kerugian yang disepakati oleh kedua belah pihak, adil, transparan dan akuntabel, serta didukung dengan adminstrasi yang lengkap dan tertib.