Sragen - Desa merupakan lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan dalam perkembangannya menperoleh makin banyak mandat yang dapat digunakan sebagai fasilitas untuk mensejahterakan warganya. Hal ini terungkap oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tri Handoyo saat menjadi Narasumber Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023 bertempat di Aula Sukowati Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, Rabu (20/12/2023)

Lebih lanjut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tri Handoyo dalam sambutannya menekankaan Pentingnya Sinergi Kolaborasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Potret akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset desa sesuai pemantauan 21.545 desa pengguna siskeudes bahwa dana transfer mendominasi pendapatan desa.

Tri Handoyo menambahkan bahwa desa belum fokus merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat tapi berfokus pada pembangunan infrastruktur desa. Pemerintah desa masih mengesampingkan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintah desa belum fokus serta kurang kreatif merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Workshop dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Hargiyanto yang dalam sambutannya menegaskan perlunya pengelolaan dana desa sebaik mungkin sesuai mandat perundangan.  Desa harus lebih kreatif dan inovatif karena program yang dibiayai dana desa secara swakelola dengan memanfaatkan sumber daya alam.

Hadir sebagai narasumber Workshop adalah sebagai berikut Tri Handoyo, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dengan materi Pentingnya Sinergi Kolaborasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa;  Ermina Tri Lestari, Kepala KPPN Sragen dengan materi Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa; Didi Haryadi, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dengan materi Pelaksanaan Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Badrus Samsu Barusi S., Inspektur Kabupaten Sragen dengan materi Stratgei dan Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi.

Kegiatan dihadiri oleh camat, kepala desa dan OPD terkait dengan moderator Muh Yulianto, selaku Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen dan ditutup dengan harapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sragen meningkat dan memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi masyarakat, pungkasnya.

(Kominfo BPKP Jateng / Din)