Bincang Pagi: Memahami Penyusunan Policy Brief dari Hasil Pengawasan BPKP

Kamis (25/2) – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi bersama dengan para Korwas, Pejabat Struktural serta para Pejabat Fungsional Auditor mengikuti acara bincang pagi  bertempat di aula kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jambi yang dilaksanakan secara virtual oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto dengan menghadirkan narasumber Dr. Bevaola Kusumasari selaku Ketua Program Studi S3 di Universitas Gajah Mada. 

Dalam kegiatan tersebut dibahas mengenai cara penyusunan policy brief atas hasil pengawasan BPKP, dalam sambutannya Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto menjelaskan bahwa laporan hasil pengawasan dari BPKP memegang peranan yang cukup penting dalam sistem pemerintahan yang mana laporan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pengambilan keputusan dalam meningkatkan tata kelola akuntabilitas, pengendalian intern serta manajemen risiko di instansi kementerian lembaga/ pemerintah daerah. Menurut Iwan diperlukan perubahan dalam proses penyampaian hasil pengawasan BPKP supaya atensi dari hasil kompilasi pengawasan/ rekomendasi strategi lebih cepat dan tepat untuk disampaikan kepada para eksekutor manajemen kementerian/ lembaga tersebut. Diakhir sambutannya, Iwan juga berharap dengan mengikuti  workshop tersebut dapat memberikan kemudahan ketika merumuskan suatu rekomendasi strategi dalam bentuk policy brief dari data informasi hasil pengawasan agar dapat dijadikan suatu kebijakan yang lebih strategi.

Acara berikutnya diisi oleh pemaparan dari narasumber, Dr. Bevaola Kusumasari yang menjelaskan secara menyeluruh mengenai cara penyusunan policy brief pada laporan pengawasan. Dr. Bevaola menyampaikan bahwa terdapat 3 komponen penting yang terdapat dalam pembuatan policy brief, pertama diperlukan pemilihan “judul” yang sesuai dengan gambaran isu/ masalah yang terjadi, tidak perlu dengan kalimat formal namun tetap mudah untuk dipahami, kedua yaitu penulis harus mengetahui “faktor penyebab” dalam permasalahan yang terjadi, data yang didapat bisa berasal dari buku/jurnal serta hasil observasi ataupun interview dilapangan, dan terakhir yaitu “solusi” yang bisa ditawarkan oleh penulis harus bersifat real dan diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam menginisiasi kebijakan yang lebih efektif.