Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dari seluruh OPD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta Sekretaris Daerah dan Inspektur dari 19 Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat.

Gubernur Sumatera Barat dalam sambutannya menyampaikan esensi dari diadakannya kegiatan tersebut. “SPIP adalah sistem, sedangkan APIP adalah aparatnya. SPIP harus dikuatkan, dan kapabilitas APIP harus ditingkatkan. Dengan begitu diharapkan semua penyimpangan dapat teridentifikasi dan diperbaiki segera, sekecil apapun itu”, ujar Gubernur. Irwan lalu menambahkan kepada seluruh peserta kegiatan, “Saat ini, tidak ada tawar menawar. Sebagai penyelenggara pemerintahan, kita wajib mengikuti semua aturan yang ada, dan kita perkuat SPIP dan kapabilitas APIP. Semoga good governance dan clean government dapat tercapai”, tegasnya.

Selanjutnya, Bea Rejeki Tirtadewi dalam paparannya menekankan pada bentuk implementasi SPIP. “SPIP pada dasarnya merupakan bagian keseharian dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang paling utama ada pada soft control, yaitu penegakan integritas dan nilai etika, termasuk pada hal-hal sederhana. Sebagai contoh, jika ada yang mengingatkan sesama kolega untuk tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, di situ ciri bahwa SPIP sudah terimplementasi”, jelasnya. Pada paparan berikutnya, Bea menyampaikan bahwa untuk mencapai kesuksesan implementasi SPIP, terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu Commitment and leadership, control self assessment, tone at the top, serta integrity and ethics. Dengan pemahaman yang baik dan fokus yang lebih pada 4 hal tersebut, maka implementasi SPIP pada penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai dengan optimal.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Komitmen Peningkatan Penyelenggaraan SPIP oleh seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu dalam hal penambahan cakupan implementasi SPIP pada seluruh OPD.

Humas Sumbar – aRia, rief.