Salamat menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan kegiatan Workshop ini adalah dalam rangka meningkatkan awareness para peserta selaku pimpinan pemda akan pentingnya SPIP, Kapabilitas APIP dan knowledge sharing dalam strategi pencapaian tujuan organisasi di tingkat pemerintah daerah melalui pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Salamat mengingatkan para pimpinan pemerintah daerah agar tidak terjebak pada nomenklatur WTP, SPIP Level 3 atau Kapabilitas APIP level 3 karena hal tersebut tidak menjamin tidak ada penyimpangan/korupsi namun yang perlu dilakukan oleh pimpinan pemda untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam peningkatan tata kelola.

Salamat menambahkan bahwa dalam pencapaian tujuan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah dilakukan dengan pembinaan penyelenggaraan SPIP, pembinaan penerapan Manajemen Risiko dan pembinaan peningkatan kapabilitas APIP. Ada tiga hal dalam upaya pimpinan pemda untuk mengembangkan daerahnya yaitu inovasi, kolaborasi dan networking.

Dilain pihak Inspektur Provinsi Jawa Tengah Hendri Santosa,  menyampaikan perubahan peran APIP sebagai anti corruption activities, assurance activities dan advisory activities serta strategi peningkatan APIP 2020-2023 yang meliputi QA APIP secara berkala, Audit Kinerja, Risk Based Audit, seluruh OPD melalui e-Audit, e-TAKON (Tanya dan Konsultansi), meningkatkan kualitas SDM APIP melalui sertifikasi profesi (CFRA, CA, CRM, dan lain-lain), serta mendorong Kapabiltas APIP melalui DPW AAIPI Jateng periode 2019-2022, meningkatkan praktik-praktik yang baik (Key Proses Area) Level 3, dan mempersiapkan diri menuju level kapabilitas yang lebih tinggi.

Sebelumnya Workshop dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Salamat Simanullang sekaligus bertindak sebagai narasumber bersama dengan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Hendri Santosa. Sebagai moderator adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Wahyu Budi Saptono.

(Tim Humas BPKP Jateng FH/DA/Din)