BPKP JATENG GELAR SHARING SESSION APIP SE JATENG

Semarang - (22/09/2022)  bertempat di ruang Aula Amarta lantai tiga Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Dan Monitoring Evaluasi Penyerapan Anggaran-Pengadaan Barang dan Jasa/PA-PBJ serta Sharing Session Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat se Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tri Handoyo didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah-1 Khasan Bisri dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa setiap triwulan, kita melakukan Evaluasi Penyerapan Aanggaran-Pengadaan Barang dan Jasa/PA-PBJsebagai bentuk pengawasan terhadap APBD. Tidak sekedar besarnya persentase penyerapan APBD yang dievaluasi, tetapi seberapa tepat jumlahnya, tepat mutunya, serta tepat waktu penyerapan APBD tersebut sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tri Handoyo menambahkan Evaluasi PA-PBJ ini dijalankan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan dalam proses evaluasi, sehingga dapat menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Karena produknya pengawasan adalah informasi yang bisa memberikan nilai tambahan manfaat bagi pengambil keputusan di daerah masing-masing, paparnya.

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah/APIPselalu dituntut untuk menjadi orang yang serba tau, sehingga perlu ditingkatkan pengalaman kita terutama terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri/P3DN. Apalagi saat ini pemerintah pusat sedang mendorong pemerintah daerah menggunakan Produk Dalam Negeri untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional,pungkasnya.

Pengendali Teknis Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Ahmad Rozikin dalam paparannya dihadapan peserta sharing session APIP menyampaikan terkait arahan Presiden di Istana Kepresidenan Bogor dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 pada tanggal 27 Mei 2021 bagi BPKP dan APIP.

Arahan tersebut pertama terus meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah. Kedua terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program.  Program memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. Integrasi dan sinkronisasi basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program pemerintah tepat sasaran, papar Roziqin.

(Kominfo BPKP Jateng Em/Din)