Menurut hasil pemantauan BPKP pada tahun 2020, pengawalan akuntabilitas penggunaan anggaran oleh APIP ini masih menemui banyak tantangan.

Pertama, terkait kompetensi atau kapasitas. Dari 248 APIP, terdapat 150 APIP dengan jumlah auditor kurang dari 10 orang, sehingga perlu ditingkatkan kualifikasi profesionalnya. Kedua, tantangan terkait alokasi anggaran untuk APIP yang hanya sebesar 0,44 persen dari total anggaran K/L/P. Terakhir, pemanfaatan teknologi informasi oleh APIP belum optimal. Terdapat APIP yang belum memanfaatkan teknologi informasi dalam manajemen dan pelaksanaan pengawasan intern.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas, selain peningkatan kompetensi SDM pengawasan, diperlukan pula upaya peningkatan kompetensi pimpinan APIP melalui sertifikasi CGCAE yang telah dirilis oleh BPKP pada November 2020 lalu. Pimpinan APIP harus memiliki pengetahuan terkait pemahamam dan analisis atas proses bisnis di lingkungannya untuk mengidentifikasi titik-titik kritis dan risiko strategis, serta kemampuan untuk berpikir secara holistik agar mampu memfokuskan sumber daya APIP untuk pengawalan efektivitas dan akuntabilitas penciptaan public value yang dilaksanakan oleh manajemen.

Pimpinan APIP juga harus memiliki strategic and critical thinking agar mampu memanfaatkan beragam sumber informasi untuk mengantisipasi tantangan dan merancang serta melaksanakan strategi untuk memenuhi prioritas APIP.

Demikian hal-hal penting yang disampaikan oleh Kepala BPKP, M. Yusuf Ateh, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Salamat Simanullang, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman saat membuka Pelatihan Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) dan Recognition Programme Angkatan Ke III yang dilaksanakan secara langsung di Aula Sasana Wiyata Praja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, pada Senin, 22 Maret 2021.

Sedianya acara pembukaan pelatihan ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan dibuka oleh Kepala BPKP, namun karena diundang oleh Presiden Jokowi dalam peresmian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sehingga acara pembukaan pelatihan CGCAE bagi para pimpinan APIP tersebut, yang semula akan dibuka oleh Kepala BPKP menjadi diwakili oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang. Sedangkan Gubernur Jawa Timur diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno. Acara pembukaan pelatihan ini juga dihadiri oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP, Arief Tri Hardiyanto, dan Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai.

Di akhir sambutan tertulisnya, Yusuf Ateh menyampaikan harapannya agar CGCAE ini dapat menjadi standar baru bagi kompetensi seorang pimpinan APIP yang secara kolektif dapat mendorong peningkatkan kualitas pengawasan intern secara nasional. Terlebih lagi di kondisi krisis saat ini, menurut Yusuf Ateh, pimpinan APIP yang kompeten akan mendorong sinergi dan kolaborasi yang lebih baik yang dibutuhkan dalam mengawal efektivitas dan akuntabilitas penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta akan sangat membantu peran pemeriksa eksternal karena hasil pengawasan intern yang berkualitas dapat mendukung pengawasan ekternal agar lebih cepat, terarah, dan lebih baik.