Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

Implementasi SPIP melalui MorengaS

SPIP mendorong terjadinya peningkatan dan implementasi infrastruktur secara terpadu dan terus menerus dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Implementasi teknologi informasi dan komunikasi secara efektif memfasilitasi upaya-upaya tersebut. Aplikasi Monitoring Perencanaan Penugasan (disingkat MorengaS) adalah bukti konkrit pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.

Diperlukan Sinergi BAKN, PAP, DPRD, Bersama BPK dan BPKP

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengawasan termasuk pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK-RI, dipandang perlu untuk mensinergikan pelaksanaannya oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI, PAP DPD-RI, dan DPRD bersama BKP-RI dan BPKP.

Rata-rata SiLPA Pemda pertahun melebihi angka Rp 50 T

Hal ini disampaikan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Iman Bastari, dalam paparan di Gedung Pertemuan Balai Kartini Kota Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012.

Mengisi formulir tidak berarti sudah menerapkan SKI...

“...SKI bukan hanya sebagai alat penilaian pegawai yang akan digunakan untuk menilai kinerja seseorang. Begitu pula, SKI tidak hanya merupakan kontrak satu arah dari pegawai kepada atasannya, tetapi bagian dari penerapan sistem pengendalian intern pemerintah”.

MoU tidak sebatas seremonial di atas kertas semata

Tetapi harus ditindaklanjuti dalam bentuk langkah kongkrit. Demikian disampaikan oleh Kepala BPKP, Mardiasmo, dalam sambutannya pada rangkaian acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Pengembangan Manajemen Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jum’at tanggal 17 Februari 2012.