Bertempat di Hotel Santika Palembang (7/11/2023) telah dilaksanakan kegiatan pengukuhan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) se-Provinsi Sumatera Selatan baik pada instansi pemerintah daerah dan instansi vertikal.

Pengukuhan tersebut dipimpin secara langsung oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional AAIPI.

Pengukuhan tersebut merupakan wujud komitmen dan koordinasi auditor intern se- Sumatera Selatan untuk terus menegaskan kembali komitmennya semakin dirasakan manfaatnya di daerah, khususnya, di wilayah Sumatera Selatan.

Acara dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi pada Badan Usaha di wilayah Sumatera Selatan. Turut hadir sebagai narasumber Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata, Baginda Harahap dari Kepolisian Daerah, dan Noerdin Kusumanegara dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dalam kegiatan. Rapat yang dimoderatori oleh Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Selatan Sofyan Antonius ini dibuka secara resmi oleh Pj Gubernur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan S.A. Supriyono. Rapat dihadiri oleh 250 orang yang berasal dari jajaran pimpinan dan staf BUMN, BUMD, BHMN, serta BLUD dan BLU Pusat se Sumatera Selatan.

Dalam paparannya, Agustina Arumsari membahas tema “Pencegahan Korupsi pada BUMN dan BUMD sebagai Entitas Manajemen Risiko Pembangunan Nasional”. Secara rinci mengungkap adanya pengaruh politically exposed persons yang menjadi satu pemicu risiko fraud, itikad tidak baik dalam business judgement, serta rent seeking behaviour.

Deklarasi “Komitmen Bersama Aksi Pemberantasan Korupsi” menutup acara ini. Komitmen tersebut dapat diupayakan dengan menyiapkan kebijakan dan kerangka kerja anti fraud, mewujudkan integrated assurance dengan memandang korupsi sebagai risiko bersama para entitas MRPN, optimalisasi three lines model, aksi-aksi kolektif, digitalisasi anti korupsi dan analisis mahadata.

Integritas dan etika bisnis harus dikedepankan, manajemen risiko secara konsisten diterapkan, kolaborasi antar lembaga perlu dikuatkan, untuk mempersempit celah bagi praktik korupsi di BUMN, BUMD, BHMN, serta BLUD dan BLU Pusat.

# Tim Humas DBI