BPKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional memiliki peran penting dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara/daerah dan efektivitas pembangunan di daerah, termasuk melakukan kolaborasi dengan instansi pemerintah pusat/daerah dan BUMN/BUMD.

 

Disisi lain, PT TASPEN sebagai BUMN yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat memasuki usia pensiun.  

 

Untuk itu, Kabul menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada peserta asuransi. Dalam kesempatan ini, Kabul memberi apresiasi kepada pegawai di lingkungan BPKP karena tidak pernah telat dalam membayar Iuran Wajib Pegawai (IWP), berbeda dengan pegawai pada pemerintah daerah yang masih tidak lancar dalam membayar IWP. Besaran IWP yaitu sebesar 8%, yang terdiri dari 3,25% untuk THTdan 4,75% untuk premi pensiun. IWP merupakan iuran yang dibayar masing-masing Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui potongan yang melekat pada gaji ASN.

 

Sementara itu, Lepot menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Pimpinan PT Taspen ke kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sekaligus berharap pertemuan ini dapat menjaga hubungan baik antar instansi. Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat mendukung program PT Taspen dan siap menjalin kerja sama dalam rangka memastikan pengelolaan asuransi PNS terkelola dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pada saat pensiun, pegawai dapat menerima hak pensiunnya untuk kesejahteraan pegawai di masa pensiun.

 

 

(Kominfo BPKP Pabar)