Revolusi Industri 4.0 merupakan angin yang membawa perubahan luar biasa. Digitalisasi yang terjadi pada hampir seluruh aspek kehidupan membuat kebutuhan akan Akses Internet telah berevolusi menjadi salah satu kebutuhan pokok di masyarakat. Pemerintah hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menggulirkan Program Pemerataan Akses Internet. Program yang digulirkan melalui penyediaan Base Transceiver Station (BTS) dan Penyediaan Akses Internet. Program yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi tersebut, diakselerasi oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diberikan Amanah untuk mengawal program tersebut dari mulai proses perencanaan hingga pemanfaatan. Melalui kegiatan Survei Pendahuluan, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Entry Meeting dengan seluruh Pemerintah Daerah. Pengawasan yang digelar mulai tanggal 5 sampai dengan 16 Agustus 2022 diharapkan dapat menghasilkan gambaran umum proses Penyediaan BTS dan Akses Internet serta dapat dijadikan sebagai landasan penyusunan pedoman pengawasan terkait hal tersebut. Khusus di Provinsi Kepulauan Riau kegiatan entry meeting Penyediaan BTS dan Penyediaan Akses Internet dilaksanakan oleh tim yang dipimpin oleh Nunung Nurhayati dan dibuka secara langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan isu tersebut merupakan salah satu isu strategis yang selalu dikawal secara serius oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bentuk komitmen tersebut diwujudkan dalam berbagai program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan, hingga pada tahun 2021 Provinsi Kepri berhasil meraih peringkat ketujuh dalam Digital Competitiveness Index (DCI).

Pada kesempatan yang sama, Gubernur mengapresiasi langkah BPKP untuk melakukan pengawasan atas program Pemerataan Akses Internet di Kepulauan Riau.