Sorong, 25 Januari 2024 – Kunjungan Bapak Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto, ke Lokasi Lahan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya sebagai upaya untuk mendorong peningkatan pelayanan pengawasan BPKP dan dalam menjaring permasalahan yang dihadapi Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu juga, dilakukan Rapat Koordinasi yang membahas masalah terkait sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), dan anggaran secara mendalam.

 

Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK telah mengunjungi lahan Kantor BPKP Provinsi Papua Barat Daya, sesuai dengan surat Sekretaris Utama BPKP Nomor: PL.02.03/S-1696/SU/05/2023, yaitu di Jalan Sorong-Klamono KM.16, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Kunjungan tersebut didampingi oleh, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Papua Barat Daya, dan beberapa pihak terkait. Saat ini, kawasan baru Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya masih berbentuk stadion sepak bola Wombik dan sebagian berupa lahan kosong.

 

Setelah melakukan kunjungan, Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Papua dan Papua Barat, meminta hasil progress pengawasan DOB dan hal-hal yang dibutuhkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua dan Papua Barat Daya serta dampak adanya DOB terhadap Perwakilan BPKP Provinsi Papua dan Papua Barat Daya.

 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Zainuri, menyampaikan keprihatinannya terhadap sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), dan anggaran yang belum cukup mendukung peningkatan pelayanan pengawasan Provinsi Papua dan ketiga DOB. Dalam konteks ini, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, Korwas Bidang IPP Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Mariadi, memaparkan usulan atas keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), dan anggaran pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

 

Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Lepot Setyanto, juga mengungkapkan pemenuhan kebutuhan Perwakilan BPKP Provinsi Barat atas pemindahan gedung lama ke gedung baru Kantor BPKP Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat. Kemudian, Korwas Bidang IPP Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Fahmi Atvidyan, memaparkan usulan atas pemenuhan sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), dan anggaran pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.

 

Atas usulan tersebut, Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK mendukung atas kedua usulan perwakilan hasil dan akan melaporkan kepada Kepala BPKP. Rapat Koordinasi ini perlu komitmen bersama untuk meningkatkan efektivitas programpeng awasan di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

 

(BPKP Papua/DFS)