Perusahaan yang dimaksud yakni PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, MIND ID, IFG, PT Pupuk Indonesia, dan PT Perkebunan Nusantara III. Penandatanganan dilaksanakan di Aula Gandhi BPKP Pusat degan dihadiri para pejabat Eselon II BPKP dan Kementerian BUMN. Penandatanganan juga diikuti secara virtual oleh Para Kepala Perwakilan BPKP, Korwas Bidang Akuntan Negara BPKP di Seluruh Indonesia, serta Direktur, dan Komisaris Perusahaan BUMN di Indonesia.

Menteri BUMN Erick Tohir mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi program yang ada dalam nota kesepahaman ini, dirinya juga mendorong agar seluruh BUMN untuk memanfaatkan kerjasama yang dijalin dengan BPKP dalam penguatan tata kelola dan efektivitas pengelolaan resiko kecurangan dalam organisasi BUMN. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengharapkan kedepan aka nada penilaian akuntabilitas BUMN secara berkala, hal ini untuk menjamin keberlangsungan perbaikan tata kelola, dan pencegahan terjadinya penyimpangan (fraud).

Kerjasama yang dilakukan oleh BPKP dengan berbagai lembaga di pemerintahan sebagai wujud upaya bersama untuk memastikan akuntabilitas dan tata kelola permerintahan yang baik dan bersih.