KUATKAN DYNAMIC GOVERNANCE, BPKP BERIKAN DIKLAT SPIP TERINTEGRASI SE-KALIMANTAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi harus menginternalisasi dan mengaktualisasi di pemerintah daerah, yaitu tidak hanya menjadi kewajiban (mandatory), tetapi menjadi kebutuhan.

Keberhasilan penerapan dengan leadership yang kuat, kompetensi yang unggul, dan komitmen tinggi akan menciptakan dynamic governance di lingkungan pemerintah dareah.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, ketika membuka “Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi se-Kalimantan”di Rattan Inn Hotel, Banjarmasin.

Pelatihan tersebut merupakan implementasi Peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang dikenal dengan nama SPIP Terintegrasi.

Pelatihan dilaksanakan mulai tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022, yang diikuti oleh 34 peserta dari 17 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Dalam pembukaan tersebut, Rudy juga mengungkapkan capaian baseline Manajemen Risiko Indeks (MRI) 17 Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan, yaitu tertinggi di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan skor 2.979 dan yang terendah di Kabupaten Landak Kalimantan Barat dengan skor 1.706.

“Penilaian maturitas SPIP kini berfokus pada penilaian kualitas sasaran strategis, hasil, dan strategi pencapaian dengan analisis risiko,” kata Rudy.

Selain itu, katanya, SPIP juga telah diperbarui pada mekanisme dan parameter yang terintegrasi, yaitu MRI, kapabilitas APIP, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), yang dilekatkan pada penilaian berbagai sub unsur SPIP.  

“BPKP Kalimantan Selatan selaku pembina SPIP telah melakukan pengawalan perbaikan SPIP pada pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan akan terus berkomitmen untuk menunjang terlaksananya SPIP yang berkualitas” tutup Rudy. 

(Kominfo BPKP Kalsel)