Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan ketika menerima audiensi aparat pemerintah dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (1/12).

Katanya, SPIP akan membantu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah dan juga mengatasi korupsi di Pemerintah Daerah yang marak di Kalimantan Selatan. Karenanya, harus ada terkait strategi implementasi SPIP diPemerintah Daerah. 

Menurut Rudy, yang juga alumni Harvard Kennedy School, strategi implementasi SPIP mencakup penguatan internal dan penguatan eksternal. Ditekankannya, BPKP akan mendorong SPIP di Pemerintah Daerah tidak sekedar sebagai kewajiban (mandatory), tetapi benar-benar untuk dimiliki (ownership) dan menjadi kebutuhan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Siswaskeudes sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam mengawasi keuangan desa. Sebab, Pemerintah Daerah wajib mengawasi keuangan desa dengan anggaran desa yang semakin besar dan korupsi yang marak di desa.

Diungkapkan oleh Rudy, APIP daerah dengan SDM yang terbatas kemampuan dan jumlahnya akan terbantu ketika mengaudit keuangan desa dengan Siswaskeudes.

Di sisi lain, SAKIP adalah salah satu bagian penting dari SPIP yang perlu ditingkatkan kualitas implementasinya agar kinerja Pemerintah Daerah meningkat.

“Langkah-langkah meningkatkan kualitas SAKIP adalah,peningkatan kualitas pengorganisasian, perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu, dan evaluasi kinerja,” tegas Rudy yang merupakan Doctor of Philosophy (PhD) dari Auckland University of Technology (AUT), New Zealand.

Audiensi dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Inspektur, Kepala Bagian Organisasi, dan Kepala Bapelitbang Kabupaten Barito Kuala.

Audiensi ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakah perintah langsung Bupati Barito Kuala Hj. Noormiliyani ASuntuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.***

Kominfo BPKP Kalsel