PONTIANAK (23/02/2024)–Tahun 2024, BPKP kembali melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran atas program/kegiatan penurunan kemiskinan dan penanganan stunting pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ini untuk memastikanprogram/kegiatan yang dirancang bisa lebih efektif dan efisien.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap kepada Pj. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Mohammad Bari mewakili Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada entry meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Jumat, (23/02), di Pontianak Convention Center.

Entry meetingtersebut berjalan informal di coffee shop dengansuguhan Kopi Liberika, komoditi unggulan Kalimantan Barat, salah satu produk yang dipamerkan pada Saprahan Khatulistiwa Tahun 2024.

Pada kesempatan tersebut, Rudy mengingatkan, Kalimantan Barat dengan luas 147.307 kilometer persegiharus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sebab, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat masih nomor 11 dari 34 provinsi yang terendahpertumbuhan ekonominya, sedangkan IPM Kalimantan Barat peringkat 30 dari 34 provinsi di Indonesia.

Kata Rudy, usaha yang dapat dilakukan adalah perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran pada program/kegiatan penurunan kemiskinan dan penanganan stunting.

Pada entry meeting tersebut, Rudy juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi di bawah angka nasional sebesar 6,73. Begitu pula dengan penurunan stunting hingga dua persen selama dua tahun.

Namun, Rudy juga menyoroti temuan evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2023, yaitu program/kegiatan yang berisiko tidak efektif senilai Rp153,503 miliar dan berisiko tidak efisien senilai Rp376, 78 juta. Angka ini diperoleh dari pagu yang dievaluasi senilai Rp810,270 miliar.

“Dengan intervensi program/kegiatan dan tepat dan ‘mengena’ kepada masyarakat, mestinya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat melampaui target-target yang telah ditetapkan,” ucap Rudy.

Ditambahkannya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga harus mengoptimalkan proyek-proyek strategis nasional yang telah rampung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

 Merespons hal tersebut, Bari menyatakan, hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran BPKP tahun 2023 berdampak positif terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.  

“Hal-hal yang telah kami upayakan pada tahun 2023 akan kami teruskan pada tahun 2024, dengan bantuan dari BPKP. Kami sepakat menindaklanjuti saran yang diberikan BPKP,” ujarnya.

Setelah entry meeting tersebut, di tempat yang sama, Rudy bersama Bari mengikuti makan Saprahan bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung beserta tamu undangan lainnya.*** (Kominfo BPKP Kalbar/FW)