PONTIANAK (20/02/2024) –BPKP akan membantu pemerintah daerah dalam menekan inflasi melalui evaluasi perencanaan dan penganggaran program/kegiatan. Namun, hasil evaluasi ini tidak hanya difokuskan pada pengendalian inflasi, tetapi juga pada penanganan kemiskinan dan penurunan stunting.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat ketika mengikuti Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa (20/2), di Ruang Praja I Kantor Bupati Kubu Raya.

“BPKP akan melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah pada akhir Februari hingga awal Maret 2024,” ungkap Rudy.

Terungkap juga dari pertemuan tersebut, meningkatnya konsumsi masyarakat dan menurunnya jumlah produksi telah meningkatharga-harga komoditi.

“Menjadi tugas pemerintah daerah untuk mengendalikan harga tersebut melalui berbagai program/kegiatan,” tegas Rudy.

Rudy mengatakan, BPKP terlibat secara rutin dalam pengawasan pengendalian inflasi. Namun, katanya, pengendalian inflasi tidak bisa dilepaskan dari program/kegiatan pembangunan daerah.

Karena itu, BPKP akan mengevaluasi apakah Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RPJMD) bersesuaian dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di SKPD.

“Apakah nyambung program-program yang dirancang dan betul-betul tepat sasarannya,” pungkas Rudy.

Rapat Koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Kubu Raya Syarif Kamaruzzaman, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam.

Hadir juga dalam acara tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nur Asyura Anggini Sari, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya Suwandi, wakil dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kubu Raya, serta beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Menjawab hal tersebut, Syarif mengungkapkan, walaupun Kabupaten Kubu Raya bukanlah kawasan yang masuk dalam perhitungan inflasi Kalimantan Barat, tetapi imbasnya harus dikendalikan karena akan berpengaruh ke tingkat kemiskinan dan stunting.

“Telah disampaikan oleh Bapak Presiden, yang menjadi fokus setiap daerah itu terkait dengan bagaimana inflasi bisa dikendalikan, penurunan stunting, dan penanganan kemiskinan,” tutup Syarif. *** (Kominfo BPKP Kalbar/FW/HAP)