Bertempat di ruang Rapat Madukoro lantai dua, telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara PT.SPJT Jawa Tengah dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka Pendampingan Penguatan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Kamis (15/10).

Hadir dalam penandatanganan tersebut, Direktur Utama PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) Adi Fitra, Direktur PT. SPJT Widayat Joko Priyanto, Komisaris PT. SPJT Raden Mas Bagus Wisnu Handoyo, beserta para Pejabat Struktural di lingkungan PT, SPJT.  Sedangkan dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yaitu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Wasis Prabowo, Korwas Bidang Akuntan Negara - 1 Eddie Sulistiady, Korwas Bidang Akuntan Negara - 2  Marsudi, Korwas Bidang IPP - 2 Alfiandry, beserta para Pengendali Teknis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Direktur Utama PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) Adi Fitra menyampaikan terima kasih pada BPKP atas pendampingan yang diberikan. PT. SPJT adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang Infrastruktur  pembangunan sehingga perlu penguatan tata kelola yang lebih baik. Lebih lanjut Wisnu menambahkan bahwa penandatanganan ini sangat penting dan strategis serta merupakan wujud kerja sama yang baik antar institusi dalam rangka menuju good corporate goverment.

Di tempat yang sama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Wasis Prabowo dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada BPKP. Dengan adanya kerjasama ini dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas dan penguatan tata kelola yang baik. BPKP sebagai aparat pengawasan ikut berperan dalam memberikan advice dan pendampingan penguatan tata kelola perusahaan yang baik.

Wasis menegaskan pentingnya penguatan terhadap tata kelola , pelayanan publik dan pencegahan terhadap kecurangan (fraud). BPKP sebagai auditor internal tidak lagi berperan sebagai watchdog organisasi, tetapi berperan sebagai assurance dan consulting. BPKP akan mengawal dan memberikan penguatan terhadap tata kelola yang baik, sehingga jangan  sampai terdapat kecurangan yang terjadi baik saat ini maupun masa yang akan datang yang bisa merugikan institusi.

(Kominfo BPKP Jateng/Din)