Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Wasis Prabowo dalam Video Conference Bantuan Sosial, Permasalahan dan Solusi mengatakan“Berdasarkan hasil monitoring terhadap lima kabupaten sampling di Provinsi Jawa Tengah, kami mencatat ada data NIK penerima bansos yang invalid sebanyak 29.991. Disamping itu, masih ada data valid yang berpotensi terduplikasi dan menjadi irisan data penerima bantuan baik yang menggunakan beban anggaran APBN, APBD, maupun APBDes”.

Wasis menambahkan, data tersebut didapat dari 5 kabupaten yang populasinya diuji. Seperti Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara.Masih dijumpai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang layak menerima, namun belum tercover Jaring Pengaman Sosial.“Untuk menyelesaikan masalah ini,  BPKP telah  memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah agar berkoordinasi dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” jelas dia.

Di lain pihak  Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama mengatakan“Kami punya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperoleh dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG). Data tersebut merupakan hasil pendataan dari Pemerintah Daerah yang kemudian disahkan, ditetapkan Kementerian Sosial dan dimutakhirkan tiap semester”.

Asep menambahkanTarget Zero Poverty yang diharapkan Presiden Jokowi bisa tercapai pada tahun 2024. Oleh karena itu, Pemerintah telah membuat Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, berupa kebijakan makro diantaranya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro dan penciptaan lapangan kerja produktif. Di samping itu, Kebijakan mikro yang dicanangkan pemerintah yaitu peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat secara bertahap.

Asep berterimakasih atas peran BPKP yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap program penurunan kemiskinan di Indonesia melalui pengawalan dan pengawasan selama ini.

Daftar penerima bantuan yang dikeluarkan Kemensos berbeda dengan data usulan penerima bantuan dari Desa. Padahal, pendataan dari Desa telah diperbaharui Pemerintah Daerah melalui SIKS NG. Akhirnya, kami memilih mendistribusikan bansos berdasarkan data riil di lapangan”, kata salah seorang peserta yang berasal dari desa di Kabupaten Semarang dalam sesi terakhir berupa diskusi tanya jawab. (Kominfo BPKP Jateng Ach/Din)