Rapat kerja yang bertempat di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), diawali dengan sambutan oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Dalam sambutannya, Irwan Prayitno menyampaikan penyerapan dana desa di Provinsi Sumatera Barat sudah mencapai 100%. Percepatan penyaluran dana desa harus segera dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Diharapkan dengan dilakukannya percepatan penyaluran dana desa, dapat mempercepat pergerakan perekonomian di desa sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Peran Pengawasan juga harus ditingkatkan oleh pihak kepolisian, BPKP, dan APIP di lingkungan Pemda untuk mengawasinya agar tidak terjadi penyimpangan.

Selanjutnya, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik, membuka secara resmi Rapat Kerja “Percepatan Penyaluran Dana Desa dalam Menopang Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat”. Akmal Malik menyampaikan bahwa sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo,penyaluran dana desa harus dilaksanakan secara efektif dan dapat dipastikan dana desa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Pemanfaatan dana desa sudah dimulai dari awal tahun dan diutamakan pemanfaatannya melalui Pola Program Padat Karya. Penggunaan dana desa harus diarahkan untuk menggerakan sektor produktif di tingkat desa. Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa harus dengan manajemen yang baik, diikuti dengan pendampingan lapangan yang memadai sehingga tata kelola dana desa semakin partisipatif, transparan dan akuntabel. Akmal Malik menyampaikan pula sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bahwa dana desa agar digunakan dengan sebaik-baiknya. Dana desa harus dikelola secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Segala bentuk kecurangan pasti akan ditindak secara tegas.

Acara dilanjutkan dengan diskusi panel. Auditor Madya Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Wahyunurdin menjadi salah satu narasumber pada diskusi panel tersebut. Wahyunurdin memaparkan materi terkait peran BPKP dalam pengawalan dana desa. BPKP siap untuk membantu APIP dalam melakukan pengawasan terhadap dana desa.

Tim Kominfo BPKP Sumbar