Mengawal Pengelolaan dan Pembangunan Desa di Kota Sawahlunto

Sawahlunto (27/10), Bertempat di Gedung Pusat Kebudayaan Sawahlunto, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat mengadakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kota Sawahlunto. Workshop dibuka oleh Walikota Sawahlunto, Deri Desta. Dalam sambutannya, Deri Asta berharap melalui kegiatan ini penyaluran dana desa di Kota Sawahlunto dapat berjalan dengan lancar serta memberi manfaat.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber diantaranya Anggota Komite IV DPD RI Leonardi Harmainy, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Dessy Adin, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksana Anggaran-II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat (Kanwil DJPb Sumbar) Ahmar Rudi yang hadir di GPK Sawahlunto dan Kementerian Dalam Negeri, yang mengikuti secara virtual.

Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan oleh Walikota Sawahlunto. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel oleh narasumber dan sesi diskusi dengan pemerintah desa. Acara diakhiri dengan penyerahan Plakat oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Dessy Adin kepada para narasumber.

Sesi diskusi panel dibuka dengan Anggota Komite IV DPD RI Leonardo Harmainy menyampaikan bahwa DPD RI bersinergi dengan BPKP guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Sinergitas ini  diantaranya terwujud dalam bentuk pengawasan Dana Desa yang dilaksanakan dalam bentuk peninjauan langsung ke lapangan guna memastikan perencanaan, penyaluran, dan pemanfaatan Dana Desa tepat sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri, Shandra, melalui kanal virtual juga menyampaikan bahwa perencanaan dan pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran guna mewujudkan tujuan pembangunan desa.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Dessy Adin turut memaparkan bahwa pengawasan atas pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan melalui Aplikasi Siswaskeudes (SistemPengawasanKeuangan Desa) dengan pendekatan berbasis risiko dan teknik audit berbantuan computer (TABK). Melalui aplikasi ini, APIP diharapkan mampu memastikan pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, hemat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan rekomendasi dalam perbaikan tata kelola desa. Dalam sesi ini, Dessy Adin juga mengingatkan bahwa BPKP siap membantu Pemerintah Desa dalam penggunaan Aplikasi Siskeudes apabila terdapat gangguan.

Acara dilanjutkan dengan paparan dari  Kepala Bidang Pembinaan Pelaksana Anggaran-II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat (Kanwil DJPb Sumbar) Ahmar Rudi. Rangkaian acara berjalan dengan lancar terbukti dengan antusias peserta yang aktif bertanya. Rangkaian acara diakhiri dengan ramah tamah dan makan siang bersama.

 

Tim Kominfo BPKP Sumbar