Pada hari Rabu, 10 Juni 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Banten melakukan rapat koordinasi percepatan penanganan COVID-19  bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang yang bertempat di Pendopo Kantor Bupati Pandeglang. Hadir pada rapat tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Muhammad Masykur yang didampingi oleh Korwas Bidang APD, Your Happy, Korwas Bidang IPP, Mujiyanto beserta tim yang disambut langsung oleh Bupati Pandeglang, Irna Nurulita yang didampingi oleh Sekretaris Daerah, Pery Hasanudin, Assisten Daerah 1, Assisten Daerah 2, Kepala BPKAD, Inspektur, Kepala Dinas Sosial beserta para pejabat lainnya. Rapat kali ini bertujuan untuk melakukan koordinasi percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Pandeglang.

Dalam kesempatan ini Bupati Pandeglang, Irna Nurulita memberikan apresiasi kepada BPKP yang telah banyak membantu dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Pemkab Pandeglang sehingga mendapat capaian-capaian keuangan yang cukup menggembirakan. Irna Nurulita menambahkan dalam masa pandemi COVID-19 ini Pemkab Pandeglang sangat memerlukan pendampingan dari BPKP dalam melakukan pengelolaan anggaran penanganan COVID-19 terutama untuk melakukan refocusing program, validasi dan sinkronisasi data penerima bantuan social serta pengawasan dalam penyaluran bantuan social tersebut.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Muhammad Masykur menyampaikan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, BPKP bertugas untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan COVID-19. Muhammad Masykur menambahkan salah satu masalah nasional yang perlu segera diselesaikan adalah perbedaan dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial di seluruh daerah. Pemerintah pusat saat ini sedang mempersiapkan Big Datadengan melakukan validasi dan cleansing data. Dalam hal ini BPKP juga turut andil dalam mengawal validasi data tersebut. Dalam rapat koordinasi tersebut juga dilakukan paparan oleh tim pendampingan dan tim audit bantuan sosial Perwakilan BPKP Provinsi Banten serta dilanjutkan dengan diskusi antar kedua pihak.