Diseminasi bertujuan memberikan pemahaman dan pedoman sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun pelaporan agar terwujud integrasi antara sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem manajemen kinerja, serta pengelolaan keuangan daerah. Diseminasi untuk meningkatkan pemahaman penyusunan laporan berbasis aplikasi SIMDA SAKIP, sekaligus sebagai media menyampaikan informasi kepada perangkat daerah, bahwa mulai tahun 2019,  juknis pelaksanaan SAKIP sudah menggunakan aplikasi SIMDA SAKIP.

Diseminasi dibuka oleh Sekda Kabupaten Purworejo,  Said Romadhon mewakili Bupati Purworejo. Said mengucapkan terima kasih kepada BPKP yang sebelumnya telah memfasilitasi implementasi integrated planning and budgeting. Implementasi telah berhasil dan berjalan sukses. Saat ini masih ditambah bonus oleh BPKP berupa hibah sistem dan pelatihan SIMDA SAKIP untuk pelaporan kinerja.

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah perlunya sinkronisasi dan komitmen bersama seluruh kepala perangkat daerah dan tim Kabupaten Purworejo dalam penyusunan LKjIP sejak awal, pertengahan, hingga akhir. Terkait penyusunan LKjIP 2018, masih banyak kekurangan dalam pengungkapan data dan informasi capaian kinerja pemerintah daerah. Belum menggambarkan integrasi antara sistem perencanaan pembangunan, sistem pembangunan, penganggaran, dan sistem akuntabilitas kinerja. Sehingga belum sepenuhnya menggambarkan penggunaan APBD tahun 2018. Tahun 2019 diharapkan seluruh perangkat daerah telah mengimplementasikan e performance base budgetting yang dikembangkan BPKP.

Narasumber desiminasi, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto menyampaikan bahwa SIMDA SAKIP merupakan salah satu produk BPKP. Produk lain terdiri dari aplikasi Simda Keuangan, Simda Pendapatan, Simda Gaji, Simda BMD, dan Simda Perencanaan. Selain itu ada Siskeudes yang telah digunakan di desa-desa di Kabupaten Purworejo, dan  SIA BUMDes. Hampir seluruh produk BPKP sudah diterapkan di Purworejo. Hanya SIA BUMDes yang belum diterapkan di Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo merupakan pemda pertama yang mengimplementasikan SIMDA SAKIP setelah piloting di empat daerah.  Hasil SIMDA Purworejo tersebut telah ditayangkan dalam ASEAN Meeting di Denpasar, dan akan ditayangkan 21 Maret dalam Rakorwasnas ke 3.

Gatot juga mengungkapkan, poin utama dalam pemerintahan adalah akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Jika akuntabilitas keuangan tercapai melalui pengelolaan keuangan negara yang optimal, akan diperoleh opini WTP. Sedangkan jika akuntabilitas kinerja optimal, akan menghasilkan WBK dan WBBM. Jika seluruhnya tercapai, maka tujuan utama pemerintahan yaitu good government akan tercapai.

Dalam pengelolaan keuangan diperlukan tiga layer pertahanan,  yaitu melalui SPIP minimal level 3, dikawal oleh APIP yang capable minimal level kapabilitasnya 3, serta akuntabilitas kinerja yang ditunjukkan dengan nilai SAKIP.

Hal penting lainnya yang disampaikan oleh Deputi PKD yaitu manajemen risiko di masing-masing OPD perlu ditingkatkan sebagai dasar pelaksanaan perencanaan berbasis risiko oleh APIP.

(Humas BPKP DIY/ros)