Dalam sambutannya, Kaper BKKBN Sumsel menyampaikan bahwa rapat kerja bidang 4 TPPS Sumsel bertujuan untuk mengoptimalkan tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan percepatan penurunan Stunting hasil monitoring Inspektorat Provinsi Sumsel di 17 Kabupaten/Kota serta solusi dalam rangka menurunkan Angka Prevalensi Stunting (APS) Tahun 2023. Selanjutnya, Irban Wilayah III Inspektorat Provinsi Sumsel, Amrullah, menyampaikan paparannya antara lain masih kurangnya pengetahuan dan kelompok sasaran tentang pentingnya pencegahan dan penaganan, masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Pelaksanaan, tidak adanya OPD pengampu untuk urusan Desa, fungsi kelembagaan (TPPS) masih kurang optimal, pada tingkat kelurahan anggaran masih menginduk pada kecamatan sehingga tidak ada dana khusus untuk program kegiatan penurunan Stunting serta intervensi/bantuan masih kurang tepat sasaran.

 

Kemudian, Koordinator Pengawasan Bidang IPP Polhukam PMK, Ulu Sembiring menambahkan bahwa hasil pemantauan Inspektorat Provinsi Sumsel tersebut selaras dengan hasil pengawasan BPKP dimana kondisi di lapangan khususnya di tingkat desa masih banyak masyarakat yang belum tersentuh dengan bantuan, salah satunya bantuan air bersih ataupun sanitasi yang layak. Selain itu, diharapkan dengan adanya kolaborasi pengawasan saat ini lebih meningkatkan kinerja TPPS dalam percepatan penurunan Stunting. 

 

Rapat dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang sedikit banyak memberikan feedback dan usulan-usulan guna percepatan penurunan Stunting di Sumatera Selatan, akhirnya di penghujung acara ditutup oleh tuan rumah, Kaper BKKBN dengan optimisme bahwa jika seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkomitmen penuh dalam menindaklanjuti hasil pengawasan baik oleh BPKP maupun Inspektorat Provinsi Sumsel maka Angka Prevalensi Stunting (APS) di Sumsel dapat diprediksi turun.

 

(Kominfo BPKP Sumsel)