PADANG – Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta guna memperoleh gambaran terkait kebijakan dan Implementasi P3DN pada Pemerintah Daerah dalam mendukung gerakan tersebut, BPKP akan melakukan rangkaian pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Nantinya hasil pengawasan BPKP akan diserahkan kepada pemangku kepentingan terkait.

Maka dari itu, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah se- Provinsi Sumatera Barat (20 Pemda) melalui hybrid dengan jumlah 140 peserta, Selasa (15/3).

Kepala Perwakilan BPKP Sumbar Dessy Adin membuka langsung FGD P3DN yang berlangsung di Aula Kantor Perwakilan BPKP Sumbar tersebut. Kaper BPKP Sumbar berharap agar semua Pemerintahan Daerah dapat melakukan kerja sama untuk mengoptimalkan tercapainya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Ke depannya, BPKP akan melakukan evaluasi secara lengkap mulai dari aspek kebijakan, implementasi dan kepatuhan yang dilakukan pada triwulan berikutnya.

Terselenggaranya FGD P3DN ini diharapkan dapat menyelaraskan pemahaman proses bisnis dari P3DN di daerah dalam konteks Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), memperoleh testimoni implementasi P3DN di daerah dari perspektif pengguna/konsumen (sisi demand), produsen/ supplier (sisi supply), dan penyerapan pasar (sisi marketplace), mendapatkan capaian realisasi implementasi P3DN dihubungkan dengan proporsi belanja daerah (pengadaan barang/jasa), mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam implementasi P3DN di daerah.

Tim Kominfo BPKP Sumbar